LombokPost — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat tlmemacu pengerjaan sejumlah proyek strategis daerah.
Selain merampungkan proses pembebasan lahan Baital Atiq, dinas terkait juga bersiap mengeksekusi puluhan paket perbaikan jalan dan jembatan dengan total anggaran mencapai kisaran Rp 90 miliar pada tahun anggaran ini.
"Pengukuran sudah selesai kemarin, termasuk di wilayah Baital Atiq dan ruas Babussalam. Sekarang kami sedang dalam proses cetak peta bidang per persil milik pemilik lahan," ujar Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi.
Menurutnya, pengukuran ulang sengaja dilakukan dengan menghadirkan langsung para warga pemilik lahan di lokasi.
Hal ini dinilai sangat krusial, terutama di kawasan padat pemukiman seperti Baital Atiq untuk memastikan batas-batas kepemilikan tanah secara akurat sesuai dengan sertifikat yang ada serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Pihaknya menargetkan seluruh proses dokumentasi ini rampung pada bulan Juli agar tim appraisal bisa segera menetapkan nilai ganti kerugian lahan.
Baca Juga: Jalan Rusak Picu Amarah Warga Praya Barat
Di sisi lain, Pemkab Lombok Barat juga tengah tancap gas dalam merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Ratnawi memaparkan bahwa sejumlah ruas jalan utama kini sudah masuk dalam tahapan evaluasi tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan akan segera ditindaklanjuti dengan kontrak kerja dalam waktu dekat.
Beberapa kawasan yang menjadi sasaran perbaikan di antaranya ruas jalan Trong Tawah, Banyu Mulek, Bagik Polak, Dopang hingga Lingsar. Tercatat ada sekitar 33 ruas jalan, termasuk pengerjaan overlay atau pengaspalan lapis ulang yang dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini.
"Total anggaran untuk semua pengerjaan jalan dengan hotmix ini, termasuk jembatan, mencapai hampir Rp 90 miliar," sebutnya.
Proyek besar ini juga mencakup infrastruktur vital seperti jembatan di Sayong, Jelateng, Kambeng, serta Jembatan Perengge yang berskala cukup besar.
Untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran, Dinas PUPRPKP Lobar turut melibatkan tim pendampingan hukum dari pihak Kejaksaan selama proses berjalan.
Baca Juga: Jalan Provinsi Masih Gelap, PJU Hanya Dianggarkan Rp 2 Miliar, DPRD Dorong Pemerataan
Langkah cepat ini diambil agar seluruh anggaran dapat terserap optimal tahun ini dan tidak menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Pihaknya berharap faktor eksternal seperti cuaca dapat mendukung kelancaran proyek di lapangan.
Editor : Rury Anjas Andita