LombokPost — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2025 menjadi perhatian serius pihak legislatif.
Evaluasi mendalam tengah dilakukan, khususnya oleh Komisi II DPRD Lombok Barat yang membidangi sektor perekonomian dan keuangan.
Anggota Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris mengungkapkan, hingga saat ini masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mitra kerja yang laporannya belum klir.
"Saat rapat LKPJ, ada beberapa hal yang kami anggar belum klir. Makanya kami undang Dirut PAM Giri Menang namun dia tidak menghadiri undangan resmi klarifikasi yang dilayangkan oleh Komisi II, dan justru diwakili oleh Direktur Umum (Dirum)," ucap Cawing, sapaan karib Munawir Haris.
Ruh dari sebuah LKPJ itu ditegaskannya adalah evaluasi. Sehingga pihaknya mengundang secara resmi Dirut PAM Giri Menang Sudirman. "Karena ada hal-hal strategis yang perlu diklarifikasi langsung," cetusnya.
Baca Juga: LKPJ Wali Kota Mataram 2025 Disetujui, DPRD Beri Catatan Kritis Terkait Ketimpangan Ekonomi
Dia menjelaskan, salah satu atensi utama Komisi II adalah kejelasan serapan anggaran daerah. Pada APBD Perubahan 2025, Pemerintah Daerah Lombok Barat memberikan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar kepada PAM Giri Menang. Sebagai wakil rakyat, Komisi II berkewajiban mempertanyakan pemanfaatan uang rakyat tersebut.
Namun, dalam prosesnya, Dewan menemukan adanya ketidakselarasan informasi. Dirut PAM Giri Menang sempat menyatakan bahwa dana Rp 5 miliar tersebut sudah dialokasikan untuk pengerjaan jalur pipa sambungan serta rencana pembangunan reservoir penyeimbang untuk menopang kebutuhan air di wilayah Labuapi dan sekitarnya.
Sebaliknya, Dirum memberikan jawaban bahwa anggaran tersebut belum terpakai.
"Ini kan belum klir, mana yang benar? Apakah Dirum atau Dirut? Ini penting dibahas karena menyangkut jaringan pipa," cetusnya.
Apalagi melalui pinjaman daerah yang dulu sebesar Rp 118 miliar, alokasi jaringan pipa menurutnya sudah ada. Sehingga dewan ingin tahu saluran mana yang belum selesai dan mana yang dikerjakan dari dana baru ini.
Komisi II juga menyoroti aspek pelayanan publik. Sesuai data kuartal tahun 2023 hingga 2025, laba bersih PDAM tergolong besar, yakni berkisar di angka Rp 50-an miliar. Menurut Cawing, besarnya laba bersih dan adanya penyesuaian kenaikan tarif yang telah dibebankan kepada masyarakat harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal.
"Harus ada kepuasan publik yang sebanding. Pinjaman ratusan miliar sudah, penyertaan modal juga ada. Maka, pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan demi kepuasan publik," tegasnya.
Baca Juga: Gagasan Iqbal Picu Pro Kontra di DPRD, Soal Pembentukan OPD Khusus Pengelola Aset dan BUMD
Menyikapi ketidakhadiran pucuk pimpinan BUMD tersebut, Komisi II berencana untuk menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Dirut PT AMGM. Langkah ini dinilai wajib karena semua kegiatan yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan di hadapan legislatif.
Terpisah Dirut PAM Giri Menang Sudirman menyampaikan dirinya tak bermaksud tidak menghadiri undangan Komisi II DPRD Lobar.
Hanya saja saat itu ada pertemuan urgen dengan BPKP dan stakeholder terkait mengenai pembangunan SPAM Meninting.
"Semenjak saya jadi Dirut, tumben saya tidak menghadiri undangan pihak DPRD Lombok Barat. Awalnya saya agendakan hadir, cuma ada pertemuan dengan tujuh stakeholder dengan BPKP, BWS, Bapeda hingga PUPRPKP," ucapnya.
SPAM Meninting menjadi sangat urgen karena menyangkut proyek strategis nasional yang bisa menghadirkan sambungan air besih bagi 15.000 pelanggan baru. Sehingga dirinya saat ini hingga akhir tahun mendatang fokus untuk mengawal SPAM Meninting.
"Kalau dengan keadaan ini saya ada keliru saya minta maaf. Tapi kalau ada undangan yang sifatnya saya tidak boleh berwakil saya pasti hadir," paparnya.
Disebutnya, memang ada dua pokok pembahasan dengan dewan. Pertama terkait penyertaan modal dan dividen tahun ini. Dia pun menyebut sudah ada hasilnya dari kantor akuntan publik.
Sehingga itu bisa dijelaskan oleh Direktur Umum (Dirum). Sementara untuk dividen pihaknya juga siap menyetorkan ke daerah. Untuk tahap pertama bulan ini akan disetorkan Rp 6,7 miliar. Sisanya Rp 6,1 miliar akan disetorkan Bulan Agustus.
"Kurang lebih dividen yang kami setorkan Rp 12,8 miliar (untuk Pemkab Lobar)," terangnya.
Editor : Jelo Sangaji