LombokPost – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sambutan positif dari pemerintah desa.
Keterlibatan kepala desa dinilai akan memperkuat pengawasan sekaligus membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berpartisipasi dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
Saat kunjungannya ke Lombok Barat meresmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya agar program MBG berjalan sesuai tujuan. Memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengalami kelaparan.
Namun, di saat yang sama, ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Saya tidak ingin anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi saya mengerti dan sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling," tegas Prabowo.
Karena itu, kepala negara meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah desa aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG.
"Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh turun (mengawasi) dapur MBG. Laporkan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kalau perlu lapor ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung saya kirim tim," ujarnya.
Baca Juga: MBG Libur, Harga Telur dan Daging Ayam Turun
Prabowo juga mengingatkan aparat agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program karena saat ini akses informasi semakin terbuka.
"Rakyat sekarang mengawasi. Rakyat sekarang pintar-pintar. Mereka punya gadget untuk mengawasi. Tetapi orang kalau mau nyolong memang ada saja caranya," sindirnya.
Arahan tersebut disambut hangat Kepala Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Lombok Barat Mardan Haris. Menurutnya, selama ini kepala desa memang berharap dilibatkan dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk mendorong keterlibatan BUMDes sebagai penyedia bahan baku dapur MBG.
"Memang itu yang menjadi harapan kami. Terutama dari pihak Bumdes. Harapannya, BUMDes bisa ikut menyuplai barang-barang kebutuhan yang diperlukan oleh MBG," katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan dapur MBG seharusnya dipenuhi dengan memanfaatkan potensi lokal masing-masing desa. Dengan begitu, manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga petani dan pelaku usaha desa.
Menurut Haris, Desa Pakuan memiliki potensi pertanian yang cukup besar, termasuk komoditas pisang yang selama ini melimpah. Potensi tersebut dinilai sangat layak menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan MBG.
"Karena daerah kami berbasis pertanian, komoditas seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan, termasuk pisang yang melimpah, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Kami berharap BUMDes juga bisa berkembang melalui program ini," ujarnya.
Haris mengakui, selama ini sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat kepala desa tidak memiliki ruang untuk ikut mengawasi maupun memberikan masukan terhadap operasional dapur MBG.
"Semua kepala desa merasakan hal yang sama. Seolah-olah ada sekat. Kita tidak diberikan peluang untuk ikut mengintervensi, baik terkait penerima manfaat maupun aktivitas di dapurnya. Jangan sampai ketika ada persoalan, baru kepala desa yang dipanggil," tegasnya.
Selain meminta pelibatan pemerintah desa, Mardan juga berharap setiap desa memiliki minimal satu dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur di setiap desa akan mempercepat distribusi makanan sekaligus menjaga kualitas makanan yang diterima para siswa.
"Saat ini masih ada desa yang harus menginduk ke desa lain karena belum memiliki dapur sendiri. Jarak yang jauh berpotensi membuat makanan terlambat sampai atau bahkan kualitasnya menurun. Harapan kami, minimal satu dapur MBG ada di setiap desa agar pelayanan lebih optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita