LombokPost – Kerusakan ruas Jalan Bengkel–Merembu yang semakin parah akibat tingginya lalu lintas kendaraan bertonase besar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar pun mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai langkah konkret untuk mengurangi kerusakan jalan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
"Persoalan kerusakan jalan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penertiban kendaraan di lapangan," jelas Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat M Hendrayadi.
Menurut Hendra, dibutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga instansi teknis lainnya agar pengawasan berjalan lebih efektif.
Dishub membenarkan salah satu penyebab utama cepat rusaknya ruas Jalan Bengkel–Merembu adalah tingginya intensitas kendaraan pengangkut material galian C yang melintas setiap hari.
Selain itu, Dishub juga menemukan adanya truk-truk bertonase besar yang sengaja memilih jalur tersebut untuk menghindari pemeriksaan di jembatan timbang.
"Selain kendaraan pengangkut material galian C, kami juga menemukan kendaraan bertonase besar yang menggunakan Jalan Bengkel–Merembu sebagai jalur alternatif untuk menghindari jembatan timbang. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan badan jalan," ujarnya.
Baca Juga: Gendong ADAS Level Dua, Kia Seltos Unjuk Performa di Jalur Ekstrem
Ia menjelaskan, banyak ruas jalan kabupaten dibangun sesuai kelas jalan yang memiliki batas kemampuan menahan beban kendaraan. Ketika kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas terus melintas, umur konstruksi jalan menjadi jauh lebih pendek sehingga biaya pemeliharaan pemerintah semakin besar.
Karena itu, Dishub akan memperkuat koordinasi dengan BPTD sebagai pengelola jembatan timbang agar pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang semakin optimal.
Di sisi lain, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan juga diharapkan ikut mengedukasi masyarakat maupun pelaku usaha agar lebih peduli terhadap keberlangsungan infrastruktur jalan.
"Kami ingin semua pihak terlibat menjaga jalan yang setiap hari digunakan masyarakat. Kesadaran bersama sangat dibutuhkan agar kerusakan tidak semakin meluas," katanya.
Anggota DPRD Lobar Dr. Syamsuriansah juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Lombok Barat.
Hal ini menyusul tingginya intensitas kendaraan bertonase besar, khususnya truk pengangkut material galian C, yang setiap hari hilir mudik melewati jalur utama masyarakat.
Menurut politisi Dapil Labuapi-Kediri ini, aktivitas kendaraan pengangkut galian C yang padat sudah berimplikasi langsung pada ketahanan jalan. Untuk itu, ia meminta agar hal ini menjadi atensi dan bahan perhatian bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
"Karena banyaknya truk-truk pengangkut galian C yang hampir setiap hari melewati jalur itu, tentu ini harus menjadi bahan perhatian kita bersama," ujar Dr. Syam, sapaannya.
Politisi Perindo ini menekankan, para sopir maupun pengusaha angkutan galian C bagaimanapun juga merupakan pengguna jalan raya yang memiliki hak sama. Terlebih, mereka juga taat memenuhi kewajiban membayar pajak kepada daerah.
"Tugas kita sebagai pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu harus kembali juga ke rakyat dalam bentuk infrastruktur," tegasnya.
Dia mendesak Pemkab Lombok Barat segera mengambil tindakan konkret melakukan perbaikan. Jika status jalur tersebut merupakan jalan provinsi, ia meminta Pemkab Lobar tidak tinggal diam dan segera membangun koordinasi serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB guna mencari solusi terbaik.
"Kami mendesak kepada pemerintah kabupaten untuk segera memperbaiki. Manakala ini adalah jalannya provinsi, silakan bekerja sama dengan provinsi, entah bagaimanapun caranya. Betul, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini," pungkasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post