Resmi Jalankan Tugas Bupati Lombok Barat, Nurul Adha Jalin Komunikasi dengan Dewan Agendakan Paripurna Ulang LKPJ APBD 2025

Hamdani Wathoni • Dipublikasikan Kamis, 23 Juli 2026 | 13:43 WIB
BERI PENJELASAN: Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha didampingi Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniad saat memberikan keterangan kepada wartawan.
BERI PENJELASAN: Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha didampingi Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniad saat memberikan keterangan kepada wartawan.

 

LombokPost - Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha resmi menerima radiogram Mendagri. Serah terima dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur Rabu sore (22/7).

"Benar (sudah diterima)," jawab Nurul Adha kepada Lombok Post. 

Setelah mendapat amanah tersebut, Ummi Nurul sapaannya kini punya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki bupati.

Langkah awal yang dilakukan, dia mengaku akan membangun konsolidasi dengan OPD dan DPRD Lombok Barat.

"Yang ingin saya lakukan adalah ingin membangun kebersamaan bersama OPD untuk menata birokrasi kita. Kedua komunikasi dengan legislatif kaitannya dengan LKPJ APBD 2025," paparnya.

Informasi yang diterimanya dari gubernur masih ada ruang untuk melakukan paripurna kembali. Kaitannya dengan pembahasan LKPJ APBD 2025 yang sebelumnya ditolak anggota dewan.

"Makanya kami akan lihat dulu regulasinya agar bisa dilanjutkan dengan KUA-PPAS dan APBD perubahan," imbuhnya.

Baca Juga: KPK Telusuri Harta Kekayaan LAZ, Pembelian Saham Diduga untuk Cegah Temuan: Puluhan Aset Diduga Belum Terdaftar di LHKPN

Sejauh ini, Wabup memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tidak akan terganggu.

Ia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugas, maka wakil kepala daerah otomatis mengambil alih penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa ketika kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah menjalankan roda pemerintahan. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa," katanya.

Kemendagri menerbitkan radiogram Nomor 100.2.7/5368/SJ yang menunjuk Wakil Bupati Nurul Adha untuk melaksanakan tugas kepala daerah setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjalani penahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain menyinggung masalah Radiogram sebelumnya Ummi Nurul juga menceritakan komunikasi terakhirnya dengan Bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini sebelum operasi tangkap tangan KPK terjadi.

Baca Juga: Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Lima Fraksi Menolak Empat Menerima, Bupati Lobar Berpeluang Gunakan Perkada

Ia mengaku terakhir bertemu langsung dengan LAZ saat menghadiri rapat paripurna DPRD Lombok Barat pada Sabtu (18/7) malam. Menurutnya, hingga agenda tersebut selesai keduanya masih bersama membahas berbagai kegiatan pemerintahan.

Keesokan harinya, Minggu (19/7), komunikasi masih berlanjut. Saat itu LAZ baru selesai berendam di Pantai Senggigi dan sempat mengajaknya makan siang. Namun, undangan tersebut tidak dapat dipenuhi karena Adha telah memiliki agenda lain.

"Beliau mengajak makan siang, tetapi saya sudah ada tamu sehingga tidak bisa ikut," ujarnya.

Dia menegaskan seluruh komunikasi yang dilakukan sebelum OTT hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan dan keluarga.
Ia mengaku sangat terkejut saat menerima kabar penangkapan tersebut.

Sebab, selama ini hubungan komunikasi antara dirinya dengan LAZ berlangsung terbuka dan intens. Bahkan, jika muncul isu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun persoalan pribadi, keduanya selalu berdiskusi secara langsung.

"Tidak ada pembicaraan yang lain. Kami hanya membahas pekerjaan dan keluarga," katanya.

Sejak OTT berlangsung, Adha mengaku belum lagi berkomunikasi dengan LAZ. Ia hanya menjalin komunikasi dengan keluarga Bupati nonaktif tersebut untuk memberikan dukungan moral di tengah situasi yang sedang dihadapi.

"Kami saling menguatkan dengan keluarga beliau," terangnya.

Sementara Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniadi menyampaikan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB. Menjalankan pemerintahan agar sesuai regulasi yang ada.

"Koordinasi tetap kami lakukan untuk membahas tahapan apa saja yang harus dilakukan berikutnya," ungkap Fauzan. 

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
LKPJ 2025 Lombok Barat wakil bupati Nurul Adha APBD