LombokPost - Hubungan eksekutif dan legislatif di Lombok Barat memasuki babak baru. Pimpinan DPRD dan Pemkab Lombok Barat menggelar pertemuan khusus demi mencairkan komunikasi serta menjaga keharmonisan kelembagaan pascadinamika politik yang sempat terjadi.
”Pertemuan kami dengan bu wabup ini silaturahmi,” kata Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen menjaga komunikasi lintas lembaga daerah. Agenda dialog yang dilakukan tertutup ini tidak membahas kompromi khusus terkait politik anggaran.
Baca Juga: Izzul Islam Minta Kader PAN Introspeksi Diri, Dukung Nurul Adha Bersih-bersih Birokrasi
Isu adanya kompromi politik seputar evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dibantah tegas. Jajaran legislatif memastikan konsistensi fungsi pengawasan tetap dijaga penuh. ”Kami tidak bisa diajak kompromi tetap tegak lurus,” tegasnya.
Sikap DPRD menanggapi arahan gubernur akan menunggu dokumen resmi. Evaluasi resmi Pemprov NTB menjadi acuan langkah selanjutnya. ”Kita tunggu evaluasi resmi dari provinsi aja,” katanya.
Setiap tindak lanjut keputusan membutuhkan mekanisme rapat internal dewan. Keputusan tidak diambil sepihak melainkan lewat musyawarah bersama pimpinan. ”Kami perlu juga rapat dengan internal kami,” imbuhnya.
Baca Juga: Tak Larut dalam Situasi, Wabup Nurul Adha Pastikan CFN dan Program Pemkab Lobar Lainnya Tetap Jalan
Di sisi lain dinamika yang ada masih berpeluang berubah. Berbagai kemungkinan keputusan anggaran masih terus dikaji sangat mendalam. ”Bisa-bisa saja nanti ajalah kita lihat,” singkatnya.
Sementara itu, Wabup Lobar Nurul Adha ingin pemkab bersama DPRD Lombok Barat membuka lembaran baru pasca dinamika.
Langkah silaturahmi menjadi jalan mencairkan komunikasi antar pimpinan lembaga. ”Alhamdulillah kita buka lembaran baru bersama,” katanya.
Baca Juga: Wabup Lombok Barat Nurul Adha Akan “Cairkan” Hubungan dengan Dewan
Fokus pembangunan daerah menjadi prioritas utama eksekutif dan legislatif. Sinergi dibangun guna menyelesaikan berbagai persoalan penting daerah tersebut. ”Masalah yang lalu biarlah berlalu sekarang,” ajaknya.
Langkah komunikasi harmonis merupakan instruksi langsung dari gubernur meminta eksekutif membangun koordinasi erat dengan pimpinan DPRD.
Selain itu, kajian hukum terus dimaksimalkan untuk mengawal proses kelanjutan APBD. Eksekutif memastikan seluruh tahapan keuangan berjalan sesuai regulasi berlaku.
Eksekutif berkomitmen menjaga kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Pembangunan daerah diupayakan berjalan seiring selaras demi masyarakat. (nur/r8)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Liputan Berita Lombok Post