LombokPost – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Lombok Barat terus dikebut.
Setelah mengikuti rapat secara daring bersama Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Sekda, Pj Sekda Lombok Barat Saepul Akhkam langsung bergerak menemui lembaga yang akan menjadi asesor bagi para calon Sekda.
Akhkam bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni mendatangi BKPSDM Kota Tangerang, Senin (14/9).
Mereka diterima langsung jajaran pimpinan BKPSDM Kota Tangerang di kantornya, kawasan Karawaci, Tangerang.
Kunjungan tersebut salah satunya untuk memastikan kesiapan BKPSDM Kota Tangerang sebagai lembaga asesor dalam tahapan seleksi calon Sekda Lombok Barat.
Lembaga tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai asesor karena memiliki sertifikasi nasional dan rekam jejak dalam pengembangan kompetensi ASN.
"Kedatangan kami di samping ingin memastikan pihak BKPSDM Kota Tangerang tetap menjadi asesor, kami juga harus belajar ke daerah yang telah menerapkan sangat maju dalam manajemen talenta," kata Akhkam.
Baca Juga: PGRI NTB Minta SPPG yang Diduga Bermasalah Diinvestigasi
Dari pertemuan tersebut, kata dia, banyak hal yang didiskusikan, termasuk peluang kerja sama pengembangan kompetensi ASN melalui konsep Corporate University.
"Justru membuat kami ingin bekerja sama dalam hal Corporate University," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tangerang Jatmiko memastikan pihaknya siap mendukung proses seleksi Sekda Lombok Barat. Bahkan, BKPSDM Kota Tangerang menyiapkan tiga orang asesor untuk mengikuti tahapan asesmen sesuai jadwal yang telah disusun.
"Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Lombok Barat, kami akan datang di tanggal 23 dan 24 September ini," kata Jatmiko.
Akhkam mengatakan, keberadaan BKPSDM Kota Tangerang sebagai asesor juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha sebelumnya juga meminta agar BKPSDM Kota Tangerang tetap dilibatkan sebagai asesor.
Dia berharap proses seleksi tetap berjalan sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Termasuk terkait masa pendaftaran yang masih berlangsung.
"Masih ada waktu sampai tanggal 17 September nanti. Saya tetap berharap semoga dapat diikuti oleh para pendaftar yang lain selain tujuh yang sudah terlebih dahulu mendaftar," tegasnya.
Baca Juga: Operasi STA-MCA Bypass Otak Kini Bisa Dilakukan di RSUD Provinsi NTB
Akhkam memastikan Pemkab Lombok Barat akan terus berkonsultasi dengan BKN, baik melalui Kantor Regional maupun BKN pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan seleksi calon Sekda dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Di sisi lain, kunjungan ke BKPSDM Kota Tangerang tidak hanya berkaitan dengan proses asesmen calon Sekda. Pemkab Lombok Barat juga menjajaki peluang mengadopsi konsep pengembangan kompetensi ASN yang telah diterapkan Pemerintah Kota Tangerang.
Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni menjelaskan, konsep Corporate University yang dikembangkan di Tangerang dikenal dengan Tangerang Government University (Gorvu).
Sistem tersebut mengintegrasikan pembelajaran, pekerjaan, manajemen pengetahuan, pengembangan kompetensi, teknologi pembelajaran, manajemen talenta, hingga kebutuhan strategis organisasi pemerintah.
"Gorvu di Tangerang sudah berjalan lebih dari tiga tahun, di mana seluruh organisasi pemerintah dijadikan tempat belajar," jelas Mustika.
Menurut dia, melalui konsep tersebut, ASN tidak hanya belajar melalui pendidikan dan pelatihan formal. Pembelajaran juga dilakukan melalui coaching, mentoring, praktik pekerjaan, berbagi pengalaman antar-OPD, hingga pembelajaran digital.
"Jadi kita belajar tidak hanya organisasinya, tapi bagaimana praktik dalam peningkatan kompetensi ASN yang akan menunjang upaya kita dalam mencapai target-target yang tertuang dalam RPJMD," paparnya.
Mustika menilai, konsep tersebut sangat memungkinkan untuk diterapkan melalui kerja sama antara Pemkab Lombok Barat dengan BKPSDM Kota Tangerang.
"Kita dimungkinkan menjalin kerja sama. Kami akan laporkan kepada Bu Wabup," katanya.
Kerja sama tersebut nantinya dapat dilakukan melalui pembelajaran secara daring dan bersertifikat. Kompetensi yang dipelajari juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemkab Lombok Barat, terutama dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
"Proses pembelajaran secara daring dan bersertifikat dan kita bisa memilih kompetensi apa yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target dalam RPJMD," pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post