LombokPost - Pemkab Lobar terus mempercepat langkah pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Melalui integrasi data lintas sektor ke dalam ekosistem digital daerah, intervensi bantuan kini diarahkan agar lebih presisi. Langkah konkret ini dilakukan demi mengejar target penanganan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2026.
”Data dari pemerintah pusat memberikan angka secara makro, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita mengetahui siapa sebenarnya yang harus dibantu,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lobar Rizky Bani Adam.
Berdasarkan data awal, angka kemiskinan ekstrem di Lobar berada di angka 0,38 persen atau setara hampir 3.000 jiwa. Namun, angka makro tersebut dinilai belum cukup mendasar tanpa adanya rincian nama dan alamat penerima yang jelas. Oleh karena itu, Diskominfotik menginisiasi integrasi ekosistem digital untuk memverifikasi data hingga tingkat tapak.
Baca Juga: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Lobar Didorong Lewat Integrasi Ekosistem Digital Berbasis Data
Proses verifikasi tahap awal dilakukan dengan mengunci data basis desil 1 dan 2 per September 2025. Pendataan di lapangan melibatkan Dinas Sosial, petugas lapangan keluarga berencana, hingga tim pendamping keluarga dengan cakupan mencapai 93 persen. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap alokasi anggaran daerah benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
”Karena itu, kita membutuhkan data by name by address agar intervensi APBD benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
Seluruh data hasil verifikasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Big Data daerah untuk menghubungkan berbagai sumber informasi. Integrasi ini memudahkan pemda memetakan profil calon penerima bantuan secara menyeluruh. Keterkaitan antara data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, hingga rekam jejak bantuan yang pernah diterima kini bisa dipantau secara real-time.
Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem dengan Pengembangan Usaha Ayam Petelur
Penajaman parameter data juga dilakukan pemkab melalui konsolidasi bersama BPS Lobar. Penyaringan awal dengan kriteria pendapatan nol rupiah sempat mencatat populasi sebanyak 36.734 jiwa atau 32.244 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut dinilai masih terlalu luas untuk menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Guna menyempurnakan sasaran, indikator kerentanan fisik seperti ketiadaan tempat tinggal akhirnya digunakan sebagai parameter utama. Penajaman kriteria ini berhasil mengerucutkan sasaran prioritas menjadi 4.274 jiwa atau 3.570 Kepala Keluarga. Kelompok inilah yang kini menjadi fokus utama penanganan bantuan sosial.
”Dengan menyelesaikan intervensi pada kelompok prioritas tersebut, diharapkan target penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0,38 persen di Lobar dapat ikut tertangani,” jelas Rizky.
Baca Juga: Lombok Barat Bidik Ekonomi Bertumbuh dan Tekan Kemiskinan Tahun 2027
Untuk mendukung kelancaran distribusi di lapangan, pemkab meluncurkan instrumen layanan Kartu Sejahtera Dari Desa. Kartu ini dilengkapi fitur pemindaian barcode yang terhubung langsung dengan Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan penerima manfaat. Saat dipindai oleh petugas desa, sistem akan langsung menampilkan profil lengkap dan riwayat bantuan pemilik kartu.
Mekanisme digital ini terbukti efektif mencegah terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tumpang tindih antarinstansi. Transformasi digital dalam pengentasan kemiskinan di Lobar kini berpatokan pada prinsip satu data, satu sasaran, dan satu rekam jejak. Integrasi data yang kokoh dari kabupaten hingga desa menjadi kunci utama agar penggunaan APBD lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin. (nur/r8)
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Lombok Post