Secara keseluruhan, pengurangan jumlah kendaraan mencapai 2.155 unit. Terdiri dari 2.108 unit kendaraan roda dua dan tiga. ”Kemudian 47 unit untuk kendaraan roda empat,” jelasnya.
Penurunan itu berpengaruh pada pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang turun Rp 361,4 juta dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun Rp 2,7 miliar. Bila ditotal, nilainya mencapai Rp 3 miliar lebih.
Iswandi menyebut, penurunan jumlah kendaraan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya daya beli masyarakat menurun. ”Pertumbuhan ekonomi awal tahun ini melambat, pembelian kendaraan bermotor pun kurang,” katanya.
Menurunnya daya beli masyarakat disebabkan biaya hidup semakin tinggi. Penghasilan masyarakat kelas menengah ke bawah biasanya dapat digunakan untuk membeli sepeda motor. ”Saat ini beraih ke biaya kebutuhan pokok yang dirasakan meningkat,” katanya.
Faktor alam atau gagal panen di beberapa wilayah di NTB juga mempengaruhi. ”Tahun lalu terjadi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen,” katanya.
Petani yang mengalami kerugian tidak bisa membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok sepeti kendaraan bermotor. Sementara jumlah kendaraan mutasi dari daerah juga mengalami penurunan dibandingkan 2019. ”Tapi tidak signifikan,” katanya.
Penurunannya hanya tiga objek kendaraan. Tahun lalu 780 unit kendaraan sedangkan tahun ini hanya 777 objek kendaraan. ”Biasanya pemilik kendaraan luar akan mencabut berkas di daerah asal sebulan atau dua bulan sebelum jatuh tempo,” jelasnya.
Masyarakat kelas menengah ke bawah ini cukup tinggi. ”Kelompok ini merupakan konsumen yang cenderung membeli kendaraan roda dua,” katanya.
Kepala Bidang Pejak Daerah, Bappenda NTB H Muhammad Husni menambahkan, faktor lain yang membuat jumlah kendaraan berkurang adalah menurunnya kebutuhan kelas menengah ke atas. ”Kalangan ini cenderung menginvestasikan uangnya di bank atau dalam bentuk lain,” ujarnya.
Sebagian masyarakat juga masih menunggu kendaaraan edisi terbaru. ”Pembelian kendaraan baru biasanya meningkat pada triwulan IV,” jelasnya.
Pada bulan Oktober-Desember promo dan diskon biasanya semakin gencar dilakukan dealer untuk mengejar target akhir tahun. ”Sehingga di Januari mengalami penurunan pembelian,” jelasnya.
Kemungkinan lain, kata Husni, penurunan disebabkan belum ada promo menarik awal tahun. ”Disebabkan para dealer dan finance baru mempersiapkan program tahun 2020,” katanya.
Ia menambahkan, permintaan kendaraan niaga juga turun. Januari tahun lalu jumlah kendaraan niaga mencapai 602 unit, sedangkan tahun ini 517 unit.
Menurunnya permintaan kendaraan niaga seperti pikap, truk, boks dan sejenisnya disebabkan peluang bisnis angkutan barang di awal tahun belum terbuka. ”Para pengusaha masih menunggu peluang proyek yang didukung kendaraan niaga,” katanya.
Dengan kondisi itu, Iswandi meminta kepada OPD untuk paham. Tidak semua tuntutan belanja mampu dipenuhi karena penerimaan berkurang sehngga harus efisien. ”Jangan terlalu nafsu berbelanja,” katanya.
Kondisi itu penting diketahui semua pihak agar sama-sama bergerak untuk menggairahkan perekonomian. Bila ekonomi membaik, daya beli masyarakat meningkat, sehingga pajak-pajaknya bisa ditarik untuk pembangunan daerah. ”Mari kita sama-sama gairah perekonomian NTB,” imbuhnya. (ili/r5) Editor : Administrator