MATARAM-Kejari Mataram turun memantau penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Mereka memastikan apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak. ”Bidang Datun dan Intel sudah turun ke kelurahan di wilayah hukum Kejari Mataram,” kata Kejari Mataram Yusuf, kemarin (29/4).
Kejari Mataram masuk dalam tim gugus pengawasan JPS di Inspektorat. Yang menjadi permasalahan saat penyalurannnya adalah validasi data. ”Kami sudah sarankan sebelumnya untuk berkoordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Langkah itu untuk memperkirakan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut,” ujarnya.
Tetapi setelah melihat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, validasi data perlu diperkuat di tingkat bawah. Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun harus memastikan, data masyarakat yang diserahkan ke Desa atau Kelurahan tidak dobel. “Atau menerima dua program pemerintah. Kalau yang sudah mendapatkan BLT dan PKH tidak boleh diberikan bantuan JPS. Terkadang itu masih terjadi dobel data di lapangan,” ungkapnya.
Bidang Intel dan Datun yang turun melakukan pengawasan sudah memberikan saran agar data tersebut tidak dobel. ”Semua data yang bermasalah masih sedang diperbaiki,” ujarnya.
Sementara terkait dengan pengadaan sembako juga didampingi. Pengadaan sembako tidak melalui tender. “Karena keadaan overmacht dilakukan penunjukan langsung,” jelasnya.
Dalam proses pengadaan perlu dilihat mengenai kewajaran harga. Apakah sudah sesuai atau tidak. “Yang diantisipasi itu ada tindakan mark up,” ungkapnya.
Untuk itu, perlu melihat harga di pabrik dengan jumlah yang dibeli petugas JPS. Apakah masih wajar atau tidak. “Kalau tidak berarti kemungkinan ada permainan harga. Itu yang kita tindak,” tegasnya.
Jangan sampai melalui program ini oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok lain. ”Kalau ada bukti ada permainan kita bakal tindak. Ini instruksi pimpinan,” ungkapnya.
Yusuf mengatakan, per kepala keluarga (KK) terhitung mendapatkan Rp 250 ribu. Tetapi, yang dibagikan bukan dalam bentuk uang. ”Melainkan sembako. Seperti beras, mi instan,telur, gula, minyak, dan lainnya,” jelasnya.
Dia mendapatkan laporan dari masyarakat, kalau telur yang dibagikan sebagian busuk. Dia sudah memberikan masukan untuk tidak memberikan telur, karena tidak tahan lama. ”Kita minta diganti saja dengan mie instan supaya masyarakat tidak rugi,” pungkasnya. (arl/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post Online