“Kami masih menunggu data (yang kurang),” kata Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, Selasa (14/2).
Data yang belum diserahkan berkaitan dengan materi audit. Jika itu belum diserahkan, tim auditor tidak bisa menjalankan tugasnya. “Bentuknya dokumen tambahan saja,” kata dia.
Kasi Intelijen Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana membenarkan telah menerima permintaan dari Inspektorat NTB terkait data tambahan PKN di kasus dugaan korupsi penyaluran bibit sapi. “Iya, permintaan dari Inspektorat NTB,” kata Widnyana.
Berkas yang diminta auditor sudah dipersiapkan. Itu untuk mempercepat proses perhitungannya. “Sedang dipersiapkan penyidik,” kata dia.
Dia pun menyampaikan bahwa data tambahan itu berkaitan dengan dokumen penyaluran bibit sapi. “Di antaranya kontrak pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Proyek penyaluran bantuan bibit sapi untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Lobar ini berasal dari 4 paket pekerjaan pengadaan barang tahun 2020. Penyaluran melalui Dinas Pertanian Lobar yang anggaran bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) DPRD Lobar.
Sesuai data dari laman resmi LPSE Lobar, paket pengadaan bibit sapi jenis eksotis atau simental pagu anggarannya Rp 540 juta. Proyek tersebut dikerjakan perusahaan berinisial NMU asal Lombok Tengah dengan harga penawaran Rp 489 juta.
Perusahaan NMU kembali menang tender pada paket kedua untuk untuk pengadaan bibit sapi jantan dengan harga penawaran Rp 453,6 juta dari pagu anggaran Rp 504 juta.
Paket ketiga juga demikian, perusahaan NMU muncul sebagai pemenang tender untuk pengadaan bibit kambing. Harga penawaran Rp 300 juta sesuai dengan pagu anggaran paket.
Paket keempat yang dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Lombok Barat dengan pagu anggaran Rp 2,244 miliar untuk pengadaan 264 bibit sapi.
Tender pengadaan bibit sapi paket keempat diikuti 34 peserta. Pemenangnya, perusahaan berinisial BJ yang beralamat di Kota Bima dengan harga penawaran Rp 1,977 miliar.
Penanganan kasus dari proyek yang berjalan di tahun 2020 itu naik ke tahap penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Mataram Nomor: Print-01/N.2.10/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022. (arl/r1) Editor : Administrator