Kajati NTB Enen Saribanon menegaskan, kasus ini akan menjadi prioritas pihaknya untuk ditangani tahun depan.
“Untuk Masjid Bima itu kami sudah terima dari KPK (pelimpahannya). Sekarang kami sedang melakukan telaahan,” kata dia kepada wartawan.
Enen menegaskan pihaknya akan tegak lurus menangani kasus ini. Terlebih KPK juga turun melakukan pengecekan fisik terhadap kondisi bangunan Masjid Bima.
“Tahun 2025 ini kalau memang ada (unsur pidananya), bisa ditingkatkan untuk menjadi prioritas kami,” ucapnya.
Tak hanya kasus pembangunan masjid di Bima, Kejati NTB memastikan pihaknya mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang ada di sana.
Tercatat, saat ini ada enam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Bima.
Baca Juga: Sri Wahyuningsih Ajak Masyarakat Memanfaatkan Air Hujan, Tidak Perlu Direbus saat Akan dikonsumsi
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK RI Dian Patria sebelumnya bersama tim sudah turun mengecek kondisi bangunan tersebut.
Pihak KPK turun menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran pembangunan masjid ini.
Pembangunan Masjid Agung Bima juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB.
Proyek yang dikerjakan PT Brahmakerta Adiwira KSO PT Budimas dengan anggaran Rp 78 miliar itu terdapat potensi kerugian keuangan negara. (ton/r8)
Editor : Marthadi