Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPR NTB Berjuang Turunkan NPL dari 14 Persen ke Satu Digit

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Direktur BPR NTB Faisal. (YUYUN/LOMBOK POST)
Direktur BPR NTB Faisal. (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB tengah fokus membenahi rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). “Ini menjadi perhatian utama kami,” tegas Direktur BPR NTB Faisal, Kamis (21/5). 

Berdasarkan laporan periode 2025, angka NPL BPR NTB tercatat masih bertengger di angka 14,3 persen, atau berada di atas ambang batas aman yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar lima persen. 

Faisal mengungkapkan tingginya angka NPL, tidak terlepas dari karakteristik portofolio pembiayaan BPR yang menyasar sektor UMKM dan pedagang pasar, dengan rata-rata plafon kredit berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

Sektor ini dinilai sangat rentan (insecure) terhadap fluktuasi ekonomi makro maupun mikro di lapangan.

“Kalau kondisi ekonomi lagi baik, ya baik angsuran. Rata-rata portofolio kami memang di pengusaha pasar. Dampak di lapangan sangat berpengaruh pada kelancaran (kredit),” bebernya. 

Advertisement

Meski demikian, pihak manajemen optimistis dapat memperbaiki kesehatan keuangan tersebut. Target rasional yang dibidik hingga 31 Desember 2026 adalah menekan NPL hingga ke level satu digit alias di bawah 10 persen. “Kami targetnya harus di bawah satu digit,” kata dia.

Untuk mengejar target tersebut, sejumlah instrumen perbaikan kini tengah diinventarisasi. Beberapa kiat yang akan diambil pihak manajemen antara lain melakukan proses write-off (hapus buku).

Kemudian, mengoptimalkan jalur penanganan litigasi, hingga rencana melakukan lelang terhadap aset jaminan kredit bermasalah. “Insya Allah sedang kami kerjakan itu,” ujarnya.

Pihaknya optimistis target itu bisa tercapai dengan dukungan seluruh jajaran dan perbaikan yang sedang berjalan. “Harus itu (optimis, Red),” tandasnya.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menekankan pekerjaan rumah (PR) yang harus diberesi para direksi, adalah besarnya kredit macet atau NPL. “Kami minta NPL ini diturunkan serendah-rendahnya. Minimal di bawah 10 persen,” tegasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Apresiasi Nasabah Loyal, BPR Prima Nadi Gelar Undian Berhadiah

Apresiasi Nasabah Loyal, BPR Prima Nadi Gelar Undian Berhadiah

BPR Prima Nadi manjakan nasabah loyal lewat undian berhadiah! Dana tabungan siap diputar kembali jadi modal usaha UMKM NTB.

HEBAT! MAN 2 Kota Bima Harumkan Nama NTB, Raih Juara 1 Sekolah Favorit Nasional

HEBAT! MAN 2 Kota Bima Harumkan Nama NTB, Raih Juara 1 Sekolah Favorit Nasional

Prestasi membanggakan ditorehkan dunia pendidikan NTB di panggung nasional. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima berhasil meraih Juara 1

Lombok Timur Dapat Rp 157 Miliar, DPR RI Janjikan Bantuan Penanganan Sampah Lombok

Lombok Timur Dapat Rp 157 Miliar, DPR RI Janjikan Bantuan Penanganan Sampah Lombok

Anggota Komisi II DPR RI H Fauzan Khalid berjanji memperjuangkan berbagai program pembangunan strategis di daerah terkait pengelolaan sampah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer