LombokPost--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat transformasi PT BPR NTB Perseroda menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) melalui kegiatan pembinaan BUMD dan akselerasi transformasi BPR NTB yang digelar di Kantor Pusat PT BPR NTB Perseroda, Rabu (20/5).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli.
Dalam pemaparannya, Yudia Ramli menyampaikan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, tujuan utama BPR maupun BPRS adalah mendukung perkembangan ekonomi daerah, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan pembiayaan UMKM, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menciptakan keuntungan yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, rencana transformasi PT BPR NTB Perseroda menjadi BPR Syariah merupakan langkah bisnis yang terukur dan sejalan dengan visi Provinsi NTB sebagai pusat ekonomi syariah dan wisata halal.
Berdasarkan survei internal perusahaan pada 2025, sekitar 80 persen nasabah eksisting menyatakan siap beralih ke layanan perbankan syariah.
Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah di NTB.
Transformasi syariah juga dinilai menjadi strategi menghadapi persaingan industri keuangan, termasuk perkembangan pinjaman online dan bank digital.
Dengan konversi tersebut, BPR NTB diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat peran sebagai penghubung antara Bank NTB Syariah dengan pelaku UMKM mikro di daerah.
Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
