LombokPost - Aliansi Masyarakat Sipil NTB menyoroti pembangunan bendungan Meninting yang berada di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar).
Mereka menyiapkan gugatan terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang kini sudah selesai dikerjakan.
Kuasa Hukum dari Aliansi Masyarakat Sipil NTB Muhammad Arif mengatakan, ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan pembangunan tersebut. Terutama di wilayah Lobar dan Kota Mataram.
Baca Juga: Diduga Dibangun di Zona Rawan Gempa, Proyek Bendungan Meninting Bakal Digugat di Pengadilan
“Dulu tahun 2022 di daerah Dusun Buwuh, Desa Mambalan Lobar pernah terdampak banjir bandang. Banjirnya setinggi 1,5 meter. Itu terjadi tanpa hujan,” kata Arif.
Banjir tersebut diduga diakibatkan jebolnya tanggul dan bendung pengalih sementara saat pembangunan bendungan Meninting berlangsung.
Jika tanggul bendungan itu jebol, lanjut dia, secara otomatis nantinya akan berdampak ke masyarakat yang berada di bawah aliran bendungan.
”Apalagi saat ini, wilayah NTB diisukan akan terjadi gempa besar. Hal itu nantinya bisa mengakibatkan tanggul jebol,” ujarnya.
Baca Juga: Batal Dikunjungi Wapres Gibran, Bendungan Meninting Direncanakan Diresmikan Presiden Prabowo
Keadaan gempa sudah dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berada dekat dengan zona sesar naik yang dikenal sebagai Flores Back Arc Thrust atau Flores Megathrust.
Zona ini memiliki karakteristik mampu memicu gempa besar di laut dangkal, yang berpotensi menghasilkan tsunami signifikan. Proyek dibangun di atas daerah potensi gempa Megathrust.
”Jadi perlu juga masyarakat mengantisipasi jebolnya tanggul yang dibangun di Bendungan Meninting,” ujarnya.
Menurut Arif, langkah ini ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas dampak negatif yang telah dan akan dirasakan warga.
"Apakah proses pembangunannya sudah sesuai dengan struktur yang tahan gempa," tanya dia.
Baca Juga: Wapres Gibran Blusukan di Lombok, Direncanakan Kunjungi Sekolah Rakyat hingga Bendungan Meninting
Langkah gugatan yang diambil sebagai bentuk perlindungan diri warga dan kesiap-siapan warga dalam menghadapi ancaman dari adanya potensi bencana.
”Tujuannya agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di sekitar proyek strategis nasional,” ujarnya.
Gugatan yang akan dilayangkan kepada pemerintah itu jangan dilihat sebagai upaya warga negara menghambat pembangunan nasional.
Tetapi, harus dilihat sebagai langkah perlindungan diri serta langkah mitigasi membangun kesiapsiagaan masyarakat mengahadapi potensi bencananya.
”Ini sebagai pengingat kepada pemerintah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di sekitar proyek strategis nasional,” tegas Arif.
Humas Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram Yemi Yordan mengatakan, pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan masyarakat.
“Kami siap menghadapi gugatannya nanti,” kata Yemi.
Menurutnya, pembangunan struktur bendungan tersebut sudah sesuai. Dia menjamin pembangunan sudah tahan gempa.
”Proses uji sudah dilakukan sebelum pembangunan dimulai,” kata dia.
Sebelum pembangunan, tambah dia, sudah disurvei sebanyak tiga kali. Melibatkan berbagai ahli di bidang infrastruktur.
”Termasuk juga kita libatkan ahli infrastruktur gempa. Tujuannya mengantisipasi proses pembanguan lebih kuat terhadap tekanan maupun getaran gempa,” klaimnya. (arl/r5)
Editor : Kimda Farida