LombokPost - Penanganan kasus korupsi pengadaan buku untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) masih berlanjut.
Penyidik Kejari Lotim sedang menelusuri kerugian negara.
"Kami libatkan auditor dari Inspektorat NTB untuk hitung kerugian negara," kata Kasi Intelijen Kejari Lotim Ugik Ramantyo, Rabu (22/4).
Baca Juga: Kasus Korupsi TIK Lotim: Kuasa Hukum Sebut Kerugian Negara Rp9,2 M Tak Terbukti
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026, menetapkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja yang berwenang menetapkan kerugian negara. Apakah putusan tersebut akan dikesampingkan?
"Bukan dikesampingkan. Tetapi ada juga aturan baru. Jadi kami yakin dengan hasil temuan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan," tegasnya.
Sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan auditor. Rencananya dalam waktu dekat bakal melakukan gelar perkara bersama auditor.
Baca Juga: Jaksa Periksa Pejabat Dikbud Lotim terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Buku
"Masih tahap koordinasi awal saja," ungkapnya.
Ugik menerangkan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi. Total sudah 58 orang yang diperiksa.
“Kami perlu memeriksa satu ahli lagi," bebernya.
Baca Juga: Jaksa Periksa Maraton Kepala Sekolah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Dikbud Lotim
Diketahui, sumber anggaran pengadaan buku untuk SD di Lotim dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Ada beragam jenis buku. Di antaranya, Smart Assessment Tahun Anggaran 2021, buku muatan lokal Tahun Anggaran 2023, dan buku Pendidikan Antikorupsi Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data dari laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dari 21 kecamatan di Lombok Timur, tercatat ada 799 SD. Dengan 665 merupakan sekolah negeri dan 134 sisanya milik swasta.
Dari hasil penyidikan, pola pengadaan buku yang mencakup Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, dan Buku Pendidikan Antikorupsi itu tidak dilakukan terpusat oleh dinas terkait. Melainkan melalui masing-masing sekolah. Setiap SD mengajukan sendiri kebutuhan bukunya sesuai jumlah siswa. Diduga, dalam pelaksanaan proyek tersebut mark up. Sebab pengajuan dari setiap sekolah berbeda-beda. (arl/r5)
Editor : Redaksi