LombokPost-Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj Sumiatun diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.
Pemeriksaanya bukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ), melainkan dugaan korupsi tambang emas ilegal di Sekotong, Lobar.
Hj Sumiatun datang ke kantor BPKP bersama suaminya H Lalu Daryadi, Rabu (5/8).
Hj Sumiatun mengenakan gamis warna hitam dan jilbab warna krem.
Dia langsung masuk ke kantor BPKP. Selanjutnya masuk ke ruangan lantai satu yang dipinjam KPK.
Salah satu pegawai BPKP yang enggan disebutkan namanya membenarkan ada KPK yang datang.
"Ada orang KPK," sebut pegawai BPKP tersebut.
Baca Juga: KPK Periksa Mantan Asisten II Lobar Terkait Dugaan Korupsi Tambang Emas Ilegal Sekotong
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban.
Dari informasi yang didapatkan media ini, saat ini tim KPK turun ke NTB untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan kasus tambang ilegal di Sekotong, Lobar.
Hal itu berkaitan dengan pengelolaan tambang yang dilakukan PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB).
PT ILBB mengelola tambang di wilayah Sekotong, Lobar. Pada pengelolaan tersebut Pemkab Lobar memiliki saham.
Dalam perjanjian itu Pemkab Lobar memiliki 100 lembar saham golden share. Jumlahnya Rp 1 miliar. Golden share itu sudah masuk dalam neraca APBD Lobar.
Baca Juga: KPK Terbitkan SP3 untuk Enam Perkara Korupsi, Mulai Kasus Sekjen DPR hingga Wamenkumham
Namun, izin usaha pertambangan (IUP) PT Indotan sudah dicabut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak tahun 2022. Sehingga proses eksplorasi tambang di wilayah Sekotong tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Persoalan penyertaan modal Pemkab Lobar selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan data pihak Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektare.
Aktivitas tambang ilegal tersebut menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 90 miliar setiap bulannya.
Editor : Kimda Farida