
LombokPost-Pemprov NTB resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Oktober 2026.
Dengan ini, Pemprov NTB masih harus mengejar target mencapai Rp 1 triliun pendapatan hingga akhir tahun melalui APBD Perubahan 2026.
“Secara pendapatan, kita membutuhkan masih Rp 1 triliun, dan itu kita dapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkap Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran.
Baca Juga: KPK Sita Rp 1 Miliar Lebih dan USD 49 Ribu dari Dua ASN Pajak di Kasus KPP Banjarmasin
Rinciannya, dari sektor pajak, kontribusi yang masih dibutuhkan mencapai Rp 500 miliar lebih.
Sementara retribusi daerah ditargetkan memberikan kontribusi ke pendapatan mencapai Rp 400 miliar lebih.
Penambahan lebih dari 2.000 item pajak dan retribusi dalam penerapan Perda PDRD tersebut, diharapkan dapat membantu mengejar target pendapatan.
Bapenda juga tengah menyosialisasikan perubahan tersebut, termasuk melalui media sosial. “Ini upaya kita,” ujarnya.
Untuk sektor retribusi, kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit (RS) milik Pemprov NTB.
Terdapat lima RS daerah yang memiliki target pendapatan lebih tinggi, dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Yaitu, RSUD NTB, RS Mutiara Sukma, RS Mata, RS HL Manambai Abdulkadir, dan RS Mandalika.
Pendapatan BLUD RS masuk di item retribusi jasa umum. Memang, pendapatan tersebut kembali dikelola RS untuk membiayai kebutuhan operasionalnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




