Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda PDRD Berlaku, Pemprov NTB Bidik Tambahan Pendapatan Rp 1 Triliun

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Sekretaris Bapenda NTB M Zuhudy Kadran. (YUYUN/LOMBOK POST)
Sekretaris Bapenda NTB M Zuhudy Kadran. (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Pemprov NTB resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Oktober 2026. 

Dengan ini, Pemprov NTB masih harus mengejar target mencapai Rp 1 triliun pendapatan hingga akhir tahun melalui APBD Perubahan 2026.

“Secara pendapatan, kita membutuhkan masih Rp 1 triliun, dan itu kita dapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkap Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran.

Rinciannya, dari sektor pajak, kontribusi yang masih dibutuhkan mencapai Rp 500 miliar lebih.

Sementara retribusi daerah ditargetkan memberikan kontribusi ke pendapatan mencapai Rp 400 miliar lebih. 

Advertisement

Penambahan lebih dari 2.000 item pajak dan retribusi dalam penerapan Perda PDRD tersebut, diharapkan dapat membantu mengejar target pendapatan.

Bapenda juga tengah menyosialisasikan perubahan tersebut, termasuk melalui media sosial. “Ini upaya kita,” ujarnya. 

Untuk sektor retribusi, kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit (RS) milik Pemprov NTB.

Terdapat lima RS daerah yang memiliki target pendapatan lebih tinggi, dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Yaitu, RSUD NTB, RS Mutiara Sukma, RS Mata, RS HL Manambai Abdulkadir, dan RS Mandalika. 

Pendapatan BLUD RS masuk di item retribusi jasa umum. Memang, pendapatan tersebut kembali dikelola RS untuk membiayai kebutuhan operasionalnya.

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tunggak Pajak, Reklame Nakal Siap-siap Ditebang

Tunggak Pajak, Reklame Nakal Siap-siap Ditebang

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengambil sikap tegas terhadap para penunggak pajak reklame.

Penerimaan Pajak NTB Hingga Pertengahan Tahun 2026 Tumbuh 17,85 Persen

Penerimaan Pajak NTB Hingga Pertengahan Tahun 2026 Tumbuh 17,85 Persen

Kinerja penerimaan pajak di NTB menunjukkan tren positif hingga pertengahan 2026, mencapai Rp 1.665,78 miliar atau sekitar Rp 1,66 triliun.

Atasi Tunggakan Retribusi, Tiap Kamar Rusunawa di Mataram Dipasangi Token Mandiri 

Atasi Tunggakan Retribusi, Tiap Kamar Rusunawa di Mataram Dipasangi Token Mandiri 

Petugas tak lagi menagih biaya listrik secara manual lantaran hampir seluruh unit kamar telah beralih menggunakan sistem token mandiri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer