LombokPost-Mutasi yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram pada Kamis,19 Oktober 2023 kemarin, memicu dengung di internal pegawai. Beragam tanggapan muncul atas pelaksaan mutasi tersebut.
Ketua Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Kota Mataram Ismul Hidayat mendapat kesan mutasi dilakukan tanpa persiapan matang. “Pemerintah terkesan kurang siap,” kata Ismul, Minggu (22/10).
Kesan itu diperoleh saat pihaknya meminta data pejabat yang dimutasi. Tetapi kemudian, pihak Pemkot mengatakan harus melakukan pembenahan.
“Agak sulit kami dapatkan (data yang diminta), katanya masih ada perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Jawaban itu baginya terasa aneh didengar. Semestinya bila telah dipersiapkan dengan matang dan pemkot menggelar mutasi, maka kesalahan-kesalahan tidak perlu terjadi.
Perbaikan idealnya dilakukan sebelum mutasi. Bukan setelah mutasi digelar dan hasilnya diumumkan pada publik.
Berikutnya, mutasi tidak mencerminkan semangat penyegaran. Politisi PKS ini mengatakan pergantian jabatan dilakukan untuk mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memuaskan.
“Bagi mereka yang selama 5 tahun menjabat tidak menunjukkan prestasi haruslah Baperjakat mempertimbangkan untuk diganti. Jadi barometernya sudah jelas,” katanya.
Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi yang mereka miliki. Tidak serta merta mengedepankan suka tidak suka.
Misalnya dari jabatan pelaksana yang dipindah menjadi jabatan fungsional. Hal itu, bisa dilakukan dengan catatan telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Mengingat tidak ada lagi mekanisme penyetaraan jabatan.
Begitu juga pada perpindahan jabatan fungsional, haruslah yang serumpun boleh dipindah. Pertimbangan berikutnya mesti melihat kualifikasi pendidikan, dan pengalaman kerja apakah sesuai atau tidak dengan jabatan fungsional yang baru.
Hal ini adalah prosedur yang harus diikuti dalam mutasi. Misalnya pada seorang pejabat pelaksana yang akan menduduki jabatan fungsional ahli muda. Maka harus diusulkan mengikuti diklat dan uji kompetensi.
Prosedur lain yang harus diperhatikan adalah jabatan fungsional muda ke fungsional madya bukan melalui mutasi. Tetapi berdasarkan penilaian angka kredit termasuk juga uji kompetensi.
“Bagi mereka yang bergeser dari pelaksana ke fungsional harus ada sosialisasi kepantasan di bidang itu,” katanya.
Ia menekankan mutasi juga jangan hanya sekadar mengejar penyetaraan, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi. “BKPSDM sebagai pembantu pemerintah harus cermat melihat kondisi ASN kita hari ini,” tekannya.
Pengabaian atas semua itu dapat membuat output mutasi tidak berkualitas. “Makanya saya sendiri heran ada OPD yang tadinya ada kepala dinasnya jadi tidak ada kepala dinas, karena dimutasi ke OPD lain,” ungkapnya.
Harusnya, pemerintah fokus mengisi jabatan yang kosong. Tidak malah membuka ruang dugaan mutasi memiliki misi lain dari sekadar penyegaran pejabat. “Insya Allah kami akan panggil BPKPSDM untuk dapat penjelasan karena ada OPD khusus yang butuh perhatian kok malah dikosongkan,” ungkapnya heran.
Sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong antara lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Dinas Perhubungan; Dinas Sosial; hingga Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperin UKM).
Pada konteks ada ASN yang tidak puas dengan hasil mutasi kemarin, pihaknya membuka diri untuk mendengar keluh-kesah mereka. “Sesuai tugas kami untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah tentu kami akan menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri belum mau menanggapi secara spesifik seputar dengung yang muncul mengenai jalannya mutasi. “Silakan ke kantor saja (untuk penjelasannya),” katanya pendek. (zad)
Editor : Redaksi Lombok Post