LombokPost - Pemprov NTB mencatat penurunan signifikan pada penerimaan Dana Bagi Hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (DBH-IUPK) tahun buku 2025, dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran menyebut, jumlah DBH yang diterima hanya Rp 62 miliar. “Kalau kita hitung berdasarkan kurs Rupiah sekarang, yaitu Rp 17 ribu per dollar AS, Pemprov NTB mendapatkan Rp 62 miliar,” tegasnya, pada Lombok Post, Kamis (7/5).
Sesuai UU Minerba, porsi untuk pemerintah provinsi 1,5 persen dari keuntungan bersih perusahaan. Zuhudy mengatakan DBH Rp 62 miliar itu jauh dari target awal yang diharapkan Pemprov NTB sebesar Rp 111 miliar.
Angka ini juga jauh dari penerimaan DBH tahun 2024 yang disetor oleh PT AMNT ke Pemprov NTB pada 2025, yakni Rp 173 miliar. Anjloknya pendapatan ini dipengaruhi oleh dinamika operasional PT AMNT, serta kebijakan ekspor yang fluktuatif sepanjang 2025.
Mulai tahun 2025, perusahaan hanya diizinkan menjual produk logam jadi, seperti katoda tembaga dan emas murni. Bukan lagi dalam bentuk konsentrat seperti pada tahun 2024.
Mengacu data Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang diunggah di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Oktober, perusahaan merugi sepanjang periode Januari-September 2025.
Dari data yang ada, perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar USD 175,05 juta atau setara Rp 2,91 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, PT AMMAN masih mencatat keuntungan bersih sebesar USD 720 juta atau Rp 11,97 triliun.
Keuntungan bisa didapatkan pada Oktober 2025. Saat itu, perusahaan diizinkan oleh Kementerian ESDM untuk mengekspor konsentrat, karena operasional smelter mengalami gangguan. Ekspor pun dikenakan dengan kuota tertentu hanya 480.000 dry metric ton (dmt).
Meski pun hasil aktivitas ekspor perusahaan telah masuk dalam perhitungan setahun penuh, hasil akhirnya tetap menunjukkan penurunan penerimaan DBH.
Terkait hal ini, Pemprov NTB hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun Rp 62 miliar yang diterima telah melalui perhitungan matang berdasarkan hasil audit resmi dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
