LombokPost-Bank Dunia bersama delegasi dari negara Kepulauan Melanesia yakni Vanuatu, Salomon Island, dan Fiji berkunjung ke Kota Mataram, Selasa (7/11).
Mereka belajar mengenai pengentasan kawasan kumuh.
Mereka diterima Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di ruang Kenari, kantor wali kota Mataram.
”Tujuan mereka datang dalam rangka National Upgrading Slum Project (NUSP),” kata Mujiburrahman.
Sebenarnya, kedatangan mereka bukan saja menjadi ajang belajar, tetapi untuk saling menyemangati, saling belajar, dan saling menginspirasi menangani kawasan kumuh.
”Pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Mereka nanti dapat melihat sejauh mana capaian kegiatan penanganan kawasan kumuh atau NUSP.
Juga belajar bagaimana cara Kota Mataram meminimalisir daerah kumuh di wilayahnya.
”Mereka langsung melihat beberapa dahulu lokasi-lokasi kumuh yang sekarang sudah tidak kumuh lagi,” jelasnya.
Mujiburrahman menjelaskan, tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kota Mataram 303,58 hektare. Dengan kerja keras, Pemkot Mataram terus mengurangi jumlahnya.
“Tahun 2023 kawasan kumuh tinggal 75 hektare,” tegasnya.
Hal itu berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat Kota Mataram.
Kondisi itu tentu mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
”Sehingga mereka mau berkunjung ke Kota Mataram untuk mengetahui strategi penanganannya,” ujarnya.
Penanganan pengentasan kawasan kumuh tidak sampai di sini.
Sebab, ada sisa beberapa kawasan kumuh yang difokuskan untuk diselesaikan.
”Kita sudah masukkan dalam RPJM Kota Mataram untuk pengentasannya. Tujuannya supaya bisa mewujudkan Kota Mataram yang Harum (Harmoni, Aman,Ramah, Unggul, dan Mandiri),” bebernya.
Penanganan kawasan kumuh bisa dicapai melalui pencapaian yang terukur.
Juga melalui upaya koordinatif dan kolaboratif Pemkota bersama jajarannya.
”Ini semua berkat kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Upaya kolaboratif dapat terus dilaksankan. Guna menuntaskan kekumuhan di Kota Mataram.
”Sesuai dengan target universal yang telah dicanangkan Kementerian PUPR RI. Dikenal dengan target 100-0,” ujarnya.
Artinya, akses layak air minum dan pemenuhan akses sanitasi yang layak harus dipenuhi 100 persen.
Sehingga kawasan kumuh menjadi 0 persen.
”Itu yang terus kita galakkan,” tegasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri mengatakan, sisa kawasan kumuh 75 hektare akan diselesaikan dalam waktu lima tahun ke depan.
Pengentasan kawasan kumuh bisa diselesaikan melalui sejumlah program.
Selain program Kota-KU ada program lain yang juga sudah berjalan.
”Seperti pengentasan kawasan kumuh dari anggaran Pokir dewan sudah berjalan,” kata dia.
Sisa kawasan kumuh seluas 75 hektare tersebut sudah ada dalam peta. Sehingga, pengerjaannya bisa lebih fokus.
“Itu luasannya tersebar di beberapa titik. Ada juga di kawasan kali jangkuk yang masih tersisa. Di jangkuk sekitar lima hektare-an,” ujarnya.
Sejauh ini belum ada anggaran dari pusat. Sebab, program Kota-KU sudah selesai tahun 2022 lalu.
“Makanya kita masih sesuaikan dengan RPJMD dan masuk dalam program Harum,” pungkasnya. (arl/r3)
Editor : Marthadi