LombokPost-Dewan mendorong Pemkot Mataram lebih getol melobi pemerintah pusat untuk anggaran pembangunan Rusunawa Bintaro tahap dua. “Intinya kami mendorong itu,” kata Anggota Komisi 3 Bidang Infrastruktur DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, Kamis (23/11).
Seperti diketahui, saat ini baru terbangun satu twin blok rusunawa. “Dari yang rencananya tiga twin blok,” terangnya.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2,3 Hektare (Ha). Mengakomodir kebutuhan luasan lahan untuk pembangunan tiga twin blok.
“Ini kenapa belum dibangun (rusuawa blok berikutnya) padahal semua kebutuhan seperti lahan, syarat AMDAL, dan lainnya bilangnya sudah lengkap,” ujarnya.
Dulunya, tutur politisi PAN ini, anggaran untuk pembangunan rusunawa twin blok tahap dua sudah disiapkan. Hanya saja -- entah karena apa -- anggaran malah dialihkan ke daerah lain. “Informasinya beralih,” ujarnya.
Gufron menyayangkan anggaran itu tidak bisa dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan rusunawa di Bintaro. Mengingat, masih banyak warga yang tergusur akibat eksekusi lahan, belum bisa tertampung.
“Dari sekitar 100-an KK warga yang bisa ditampung di rusunawa yang telah dibangun itu baru 40-an KK,” jelasnya.
Sebagian besar warga tak tertampung kemudian mendiami Huntara dan ada juga membuat bangunan semi permanen di lahan rusunawa. Mereka masih belum memiliki kepastian tempat tinggal karena belum ada kabar pembangunan rusunawa tahap kedua.
“Kalau di dalam DED-nya, memang yang didesain adalah bangunan rusunawa tiga twin blok,” ujarnya.
Gufron melihat belum jelasnya pembangunan rusunawa tahap berikutnya karena lobi-lobi pemkot yang tidak optimal. Sumber daya manusia yang menangani rencana lanjutan pembangunan rusunawa tidak diisi orang yang tepat, kompeten, dan punya jaringan di pusat.
“Kita butuh orang yang inovatif, mampu komunikasi dengan pemerintah pusat dan punya jaringan. Makanya perlu ada rotasi (pejabat) agar ada perbaikan hasil,” dorongnya.
Meminta warga yang belum punya rumah tinggal di rusunawa Mandalika jelas ditolak. “Bagaimana warga mau menyetujui itu, jelas-jelas rusunawa Mandalika jauh dari pantai sedangkan mata pencaharian mereka kan nelayan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemkot sempat mengusulkan tambahan satu twin blok di kawasan Bintaro ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI. “Tambahan rusunawa di Bintaro kita prioritaskan agar puluhan kepala keluarga (KK) nelayan yang masih berada di Huntara bisa segera pindah ke rusunawa,” kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri, waktu itu.
Pemkot mengusulkan tiga twin blok rusunawa yakni, dua unit Rusunawa Bintaro dan satu untuk Montong Are. Usulan penambahan juga untuk bisa menampung nelayan yang masih berada di sempadan pantai.
“Harapan kita usulan satu twin blok ini, tahun depan (2024) bisa terealisasi,” harapnya. (zad)
Editor : Hidayatul Wathoni