LombokPost--Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengingatkan pada pejabat lingkup pemerintah Kota Mataram menerima pemberian parsel lebaran.
“Ini kan selalu dari tahun ke tahun (imbauan diberikan),” katanya, Rabu (27/3).
Larangan menerima parsel untuk menghindari benturan kepentingan.
Mengingat posisi mereka yang mengemban jabatan pemerintahan dapat mengganggu profesionalitas kerjanya.
Larangan ini ditekankan pada para pejabat pemerintah.
“Ini kan untuk para pejabat, tapi kalau masyarakat sebagai bentuk silaturahmi dan membangun relasi dengan baik, saya kira hal yang biasa,” ujarnya.
Pejabat yang mendapat bingkisan dapat melaporkan parsel yang dikirimkan untuknya ke inspektorat. Hal ini untuk menghindari potensi bingkisan tersebut sebagai gratifikasi. “Iya (sampaikan ke inspektorat),” pendeknya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi menuturkan jelang lebaran kerap dikirimi bingkisan namun tidak pernah diambil.
Bingkisan-bingkisan itu selalu dilaporkan pada Inspektorat.
“Ada misalnya dari lembaga perbankan,” tuturnya.
Sebenarnya bingkisan itu sebagai bentuk apresiasi karena telah menjadi nasabah di lembaga perbankan.
“Saya kan nasabah karena menabung untuk biaya pendidikan anak-anak saya,” tuturnya.
Tapi karena posisinya sebagai pejabat di pemerintahan maka ada ketentuan melarang dirinya menerima bingkisan.
“Karena saya punya jabatan (Ketua DPRD Kota Mataram, Red) ya dilarang menerima parsel. Maka kita harus taati,” tekannya.
Paket-paket bingkisan itu datang dari banyak pihak. Nilai perbingkisan diperkirakan Rp 1 juta.
“Bisa datang sampai 10 paket,” tuturnya.
Sekalipun paket bingkisan tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPRD, namun ia memilih menyampaikan pada Inspektorat.
Lalu mengarahkan paket itu diberikan pada sejumlah panti sosial. (zad)
Editor : Kimda Farida