LombokPost-Tim Komisi III DPRD Kota Mataram sidak ke Lapak Kuliner Udayana, (20/5).
Mereka turun untuk melihat lapak tersebut sudah dioptimalkan atau tidak.
”Ternyata belum beroperasi,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu melihat tidak ada sama sekali yang berjualan saat tim datang.
Di satu sisi, pengakuan dari ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mengaku lapak tersebut sudah terisi semua.
”Ini kan tidak logis. Lapak sudah terisi tetapi tidak ada pedagangnya,” kritiknya.
Pemkot Mataram membangun lapak tersebut untuk menopang kegiatan wisata di kawasan Udayana.
Karena, di kawasan itu sudah terbangun Teras Udayana, jogging track, dan taman.
“Kalau tidak berfungsi kan percuma dibangun,” keluhnya.
Yang menjadi persoalan, pada saat ada event di kawasan tersebut, semua lapak terisi penuh. Banyak pedagang bermunculan mengisi lapak.
”Tetapi, pada saat tidak ada event, kita ke situ, tidak ada sama sekali pedagangnya. Sepi,” ujarnya.
Lapak tersebut dibangun menggunakan APBD tahun 2023 lalu.
Jumlahnya terdiri dari 24 lapak.
”16 lapak di bagian depan dan delapan lapak di bagian belakang,” bebernya.
Proyek penataan landscape-nya menghabiskan anggaranRp 400 juta. Total anggarannya Rp 1,8 miliar.
“Setelah direvisi total anggarannya Rp 1,650 miliar,” kata dia.
Anggaran yang digelontorkan untuk membangun lapak tersebut cukup besar.
Terlebih lagi, proyek tersebut sudah selesai dibangun sejak 21 Desember lalu.
“Sekarang jaraknya lima bulan belum juga dioperasikan. Kenapa?” tanya Gufron.
Ini harus dievaluasi.
Apa saja kendalanya sehingga lapak tersebut belum juga bisa beroperasi.
“Nanti kita minta pihak dinas terkait untuk menjelaskan,” ujarnya.
Lapak tersebut sangat potensi menyumbang PAD. Karena, kawasan tersebut terdapat sejumlah kawasan yang kerap dikunjungi masyarakat.
”Itu jadi penopang wisatawan untuk bisa menikmati kuliner khas Kota Mataram,” kata dia.
Dia berharap, lapak tersebut bisa segera dioperasikan.
Supaya bisa memberikan peluang bagi masyarakat juga untuk berjualan.
”Juga bisa menambah PAD Kota Mataram,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan, lapak tersebut memang belum dioperasikan.
Karena, ada beberapa penambahan fasilitas yang akan dibangun.
”Seperti, penambahan meja makan, sound system, panggung mini, dan sebagainya,” kata Uun.
Dengan adanya fasilitas tersebut, bisa menunjang para pedagang kuliner berjualan. Sehingga, memberikan kesan yang positif juga terhadap pengunjung nantinya.
”Makanya kita akan tambahkan fasilitasnya secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya pedagang yang berjualan saat ada event tidak pernah ditarik uang sewa. ”Kami tidak pernah tarik sewa di situ,” tegasnya.
Untuk penetapan uang sewanya, perlu diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota atau Perda.
“Sekarang belum ada dasar hukumnya. Kalau sudah ada aturannya baru kita berani membuka untuk proses sewa,” pungkasnya. (arl/r3)
Editor : Kimda Farida