LombokPost-Pemkot Mataram mendapatkan suntikan anggaran Rp 79 miliar tahun 2025. Tambahan tersebut dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT).
Dana tersebut naik dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 63 miliar. Artinya, tahun depan ada kenaikannya DBHCHT sekitar 25 persen.
“Anggaran yang terbesar dari DBHCHT tersebut adalah anggaran kesehatan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram M Ramayoga.
Anggaran tersebut nantinya akan dioptimalkan untuk membantu masyarakat. Terutama dalam bidang kesehatan. “Kegiatan strategis mengenai kesehatan masyarakat akan ditingkatkan,” ujarnya.
Seperti pemberian obat-obatan di rumah sakit. Juga peningkatan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit. ”Terutama bagi pelayanan terhadap pemenuhan UHC ( Universal Health Coverage,” ujarnya.
UHC merupakan program jaminan kesehatan. Harus dipastikan setiap warga Kota Mataram memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
“Apalagi, pak Wali Kota Mataram (H Mohan Roliskana) sudah mengevaluasi seluruh OPD. Agar pelayanan terhadap masyarakat Kota Mataram harus lebih optimal,” tegasnya.
Berdasarkan data per Juni 2024, sudah ada sebanyak 445.125 warga Kota Mataram yang tercover UHC. Sisanya ada sebanyak 7.687 jiwa yang belum tercover. ”Nanti pihak OPD teknis yang akan memaksimalkan anggaran itu,” ungkapnya.
Selain untuk kesehatan, DBHCHT juga dialokasikan untuk kegiatan penegakan hukum. Terutama dalam pelaksanaan preventif dan represif terhadap peredaran rokok ilegal.
Khusus untuk penegakan hukumnya, tahun depan lebih sedikit. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Alokasinya 10 persen (penegakan hukum) dari dana DBHCHT,” ujarnya.
Sementara itu, untuk program sosialisasi hampir sama jumlahnya dengan tahun sebelumnya. Sosialisasi untuk menggempur rokok ilegal dipertanggungjawabkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Seperti, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). ”Tahun ini juga terus masif dilakukan tindakan sosialisasi,” ungkapnya.
Dinas Kesehatan Kota Mataram dr Emirald Isfihan mengatakan, total anggaran yang diterima untuk kesehatan sebanyak Rp 38 miliar. Lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya mendapatkan Rp 32 miliar. ”Anggaran DBHCHT tersebut terfokus pada program UHC,” kata Emirald.
Dengan anggaran yang cukup besar, ditargetkan seluruh warga Kota Mataram sudah tercover pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak hanya bagi masyarakat miskin. “Kami targetkan lebih dari 99 persen masyarakat Mataram sudah tercover BPJS,” ujarnya.
Semua masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tetapi, ruang perawatan yang didapatkan adalah kelas III. ”Makanya, dengan anggaran Rp 38 miliar itu ada peningkatan peserta bertumbuh 1.000 orang per bulan,” tandasnya. (arl/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post