LombokPost-Kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram kini tengah memetakan ulang anggaran untuk mengantisipasi pergeseran atau refocusing anggaran.
”Ya, kita petakan dulu. Mungkin akan ada refocusing seperti yang dilakukan saat covid kemarin,” ujar Kepala Bappeda Kota Mataram M Ramayoga.
Ramayoga mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemetaan efisiensi anggaran.
Fokus utama pemetaan ini adalah program kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
”Kami minta OPD teknis yang mengelola DAK segera berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemotongan anggaran yang berdampak pada program-program yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini berpotensi mengurangi dana transfer ke daerah, termasuk DAK.
Jika terjadi pemotongan DAK, sejumlah proyek atau program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.
”Misalnya, jika ada rencana pembelian ambulans, namun DAK-nya dipotong, tentu tidak mungkin kita membeli ban sepotong-sepotong saja. Oleh karena itu, pemetaan anggaran ini sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” jelasnya.
Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, Ramayoga menekankan bahwa implementasinya di tingkat daerah dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing OPD.
”Tidak semua OPD memiliki anggaran perjalanan dinas yang besar. Jika ada OPD yang hanya menganggarkan dua atau tiga perjalanan dinas dalam setahun, tentu tidak mungkin kita potong 50 persen. Yang penting adalah kita bisa memetakan mana perjalanan dinas yang krusial dan mana yang tidak,” tambahnya.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Pemkot Mataram diharapkan lebih fokus pada program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Salah satu program yang sering disebut-sebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Ramayoga mengaku belum mengetahui pasti apakah anggaran yang dihemat dari perjalanan dinas nantinya akan dialokasikan untuk program tersebut.
”Kita kan tidak tahu apakah untuk itu (MBG) juga, apakah diarahkan untuk itu juga. Apakah instruksi itu bagian dari MBG juga, itu kita tidak tahu,” terangnya.
Ramayoga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak akan berdampak pada honorarium pegawai.
Menurutnya, besaran honorarium pegawai di Kota Mataram saat ini sudah sangat minim dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
”Honorarium pegawai sudah mengacu pada Peraturan Presiden. Jadi, saya rasa tidak akan ada pengurangan honorarium akibat pemangkasan ini,” imbuhnya.
Meskipun belum ada batas waktu pasti untuk pengumpulan data pemetaan anggaran dari masing-masing OPD, seluruh kementerian diharuskan melaporkan hasil pemotongan anggaran ke Kementerian Keuangan pada 4 Februari mendatang.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyatakan kesiapan pemkot untuk mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Wamendagri, mengenai penggunaan APBD untuk program tersebut.
”Kami menyampaikan di hadapan legislatif, kami tentu siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyesuaikan program ini,” kata Mohan.
Menurutnya, harus ada skala prioritas untuk menyesuaikan anggaran dan program yang ada. Karena MBG ini adalah program prioritas, maka mau tidak mau harus dilakukan.
”Kalau memang ada program yang berkaitan dengan infrastruktur barangkali yang bisa kita tunda, ya kita tunda. Yang penting program bisa berjalan dengan baik,” terangnya. (chi/r7)
Editor : Kimda Farida