LombokPost-Pemerintah Kota Mataram menyebut ada potensi kenaikan harga beras menjelang Ramadan. Kondisi ini menyusul penghentian sementara penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Meski begitu, harga beras saat ini masih tergolong normal.
”Sekarang masih normal harganya, tidak sampai Rp 17.500,” kata Kepala Bidang Bapokting dan Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida, Jumat (7/2).
Saat ini, harga beras SPHP Rp 12 ribu per kilogram, beras medium Rp 13 ribu, dan beras premium Rp 15 ribu. Kebijakan penghentian SPHP yang keluar menjelang Ramadan perlu diantisipasi karena permintaan masyarakat biasanya meningkat.
”Yang pada hari biasa butuh 5 kg, bisa jadi 10 kg. Kita belum lihat dampaknya karena kebijakan ini baru keluar," ujarnya.
Dinas Perdagangan Kota Mataram akan menindaklanjuti kebijakan ini dengan menggelar pasar rakyat pekan depan. Pihaknya juga telah bersurat ke Bulog untuk memastikan ketersediaan stok SPHP.
”Nanti kita tanyakan Bulog apakah stok SPHP masih ada atau bagaimana," katanya.
Pasar rakyat akan melibatkan beras lokal dari petani, selain beras SPHP. Namun, Sri menegaskan bahwa harga beras premium tidak bisa dijadikan patokan karena merupakan beras pilihan yang tergantung konsumennya.
”Beras premium tidak bisa kita jadikan patokan karena itu beras pilihan," sebutnya.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga beras premium, terutama di ritel lokal dan jaringan, yang masih menjual di sekitaran Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pasar rakyat diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga distributor. Namun, penghentian SPHP dikhawatirkan membuat pasar rakyat tidak sepenuhnya menstabilkan harga. Dinas Perdagangan akan terus memantau perkembangan harga dan menjaga ketersediaan pasokan.
Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap bijak dalam membeli kebutuhan pokok. ”Yang jelas kami sudah bersurat ke Bulog untuk permintaan beras SPHP,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum BULOG terkait penundaan dan penghentian sementara penyaluran beras tahun 2025. Surat tersebut berisi informasi mengenai penundaan pemberian bantuan pangan beras selama Januari-Februari 2025 serta penghentian sementara penyaluran SPHP mulai 7 Februari 2025. Kebijakan lebih lanjut akan diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas mendatang. (chi/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post