LombokPost-Saham Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) mengalami penurunan dari 40 persen menjadi 37,8 persen.
Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, terutama terkait kemungkinan terus tergerusnya kepemilikan saham pemkot di masa depan.
"Kalau begini terus, besok kita tidak tahu, bisa saja saham kita tinggal 5 persen," kata Sekretaris Komisi 3 Bidang Infrastruktur DPRD Kota Mataram Rino Rinaldi.
Ia mendorong pemkot segera mengambil langkah antisipasi melorotnya kepemilikan saham.
"Kita harus mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan antara dua kabupaten-kota yang memiliki saham di PT AMGM," tekannya.
Belum diketahui apa yang menjadi alasan penurunan kepemilikan saham pemkot.
Dugaan sementara terkait dengan penyertaan modal yang lebih besar dari Kabupaten Lombok Barat.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
"Sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas," tambahnya.
Rino mengungkapkan kekhawatirannya saham pemkot akan terus turun. Jika tidak dijaga dengan baik, saham akan terus berkurang seiring waktu.
"Ini sangat mengkhawatirkan, karena kalau tidak dikawal dengan serius, saham kita bisa habis," ucapnya.
Rino mengingatkan, di balik kepemilikan saham saat ini tidak hanya an sich kepentingan pemkot.
"Ini menyangkut kepentingan masyarakat Kota Mataram," tekannya.
Dewan juga menyoroti proses penunjukan direktur baru di PT AMGM yang dinilai kurang transparan.
Ia menekankan mekanisme etik di mana persetujuan semestinya melibatkan para pemegang saham.
"Walaupun kita pemegang saham minoritas, tetap ada etika dalam pengambilan keputusan. Ke depan, proses ini harus lebih terbuka," tegasnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemkot lebih serius dalam mengawal saham dan kebijakan di PT AMGM, termasuk dalam seleksi direksi dan pengelolaan perusahaan.
"Penempatan direktur harus benar-benar dikaji dengan baik agar adil bagi semua pihak," tekannya.
Sekalipun dalam komposisi saham pemkot lebih kecil dari Lombok Barat, perusahaan itu dibangun bersama-sama dengan komposisi yang telah ditentukan.
"Kota Mataram juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, terutama terkait keuntungan dan dividen.
"Yang penting ada transparansi, bagaimana keuntungannya, bagaimana operasionalnya. Ini menyangkut kepentingan masyarakat karena PDAM berkaitan langsung dengan pelayanan publik," tegasnya.
Mataram Perlu Mempersiapkan Kemandirian Air
Sebagai langkah antisipasi, Rino menilai pemkot harus mulai mempersiapkan diri untuk lebih mandiri dalam pengelolaan air bersih.
"Banyak daerah yang tidak punya sumber mata air tapi tetap bisa mengelola air sendiri," katanya.
Maka, semua kemungkinan harus dipersiapkan, termasuk bila akhirnya pisah PDAM dengan Lombok Barat.
Ia menekankan, kapan pun pisah pengelolaan itu terjadi, pemkot harus siap.
"Mau dalam waktu satu tahun ke depan, lima tahun ke depan, kita harus bersiap jika suatu saat nanti harus mandiri dalam pengelolaan air minum," tutupnya.
Lombok Post berupaya menghubungi dan meminta tanggapan Direktur Utama PT AMGM Aini Kurniati tentang penurunan saham pemkot.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida