LombokPost-Pembangunan pasar ikan bersih di Kota Mataram tak kunjung terealisasi meski desain dan anggaran telah disiapkan sejak lama.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah mengungkapkan, pembangunan terkendala refocusing anggaran dari pemerintah pusat.
"Desainnya sudah lengkap, sudah ada dari 2021 itu," ujar Irwan.
Namun, harapan merealisasikan pasar ikan bersih harus tertunda akibat pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran.
Tahun 2024, yang diharapkan menjadi titik terang, kembali mengalami nasib serupa.
"Kemarin kita kena covid, mundur-mundur lagi," terangnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pasar bersih ini mencapai Rp 14 miliar, mencakup cold storage, gudang, pasar ikan higienis, sistem drainase, dan pengurukan tanah.
Khusus pasar, dibutuhkan dana sekitar Rp 2,4 miliar. Irwan juga menyoroti kebutuhan jeti atau pemecah gelombang untuk menahan abrasi di lokasi pasar baru.
Saat ini, pembangunan pasar ikan bersih baru berjalan dengan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 500 juta untuk pengerukan dan lantai dasar, kemudian ditambah lagi Rp 600 juta.
"Karena keterbatasan dana dari pemerintah, kita cicil step by step," ungkapnya.
Irwan diminta segera memindahkan pedagang di Pasar Subuh pinggir jalan ke lokasi pasar baru yang dibangun.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram berencana membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di samping Pasar Subuh.
"Tapi bagaimana mau pindah, pedagang tidak mau kalau belum jadi," keluhnya.
Pasar Subuh saat ini diisi sekitar 38 pedagang besar atau pengepul.
Irwan berencana bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram untuk memindahkan pasar yang ada di pinggir jalan.
Keberadaan pasar tersebut menuai protes karena mengganggu lalu lintas dan menimbulkan polusi.
"Itu ada beberapa protes dari Lombok Barat untuk pariwisatanya karena jalan ke Senggigi kan," sebutnya.
Pembangunan pasar ikan bersih ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan pedagang dan nelayan serta menciptakan lingkungan yang lebih higienis dan tertata.
Namun, dengan kendala anggaran dan belum adanya kepastian kapan pembangunan selesai, para pedagang dan nelayan masih harus menunggu lebih lama.
"Supaya terintegrasi dengan rusunawa nelayan," tandasnya. (chi/r7)
Editor : Kimda Farida