LombokPost-Pemerintah Kota Mataram menaikkan insentif untuk Kepala Lingkungan (Kaling) pada tahun 2025. Kaling yang sebelumnya menerima Rp 1,25 juta per bulan kini mendapat kenaikan menjadi Rp 1,5 juta.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana mengonfirmasi kebijakan ini. “Ya, tahun lalu Rp 1,25 juta, sekarang naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan,” ujarnya.
Kenaikan ini mulai berlaku sejak Januari 2025, namun pencairannya biasanya dilakukan setiap dua bulan sekali karena ada proses administrasi yang harus dilalui di Badan Keuangan Daerah (BKD). “Biasanya Kaling, RT, dan kader menerima insentif setiap dua bulan sekali karena ada proses pengajuan anggaran,” jelasnya.
Selain kenaikan gaji Kaling, Pemkot Mataram juga menyiapkan anggaran tambahan Rp 20 juta per lingkungan untuk mendukung berbagai kegiatan. Dana ini dikelola oleh kelurahan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendataan warga, rapat lingkungan, serta kegiatan keagamaan dan sosial.
“Anggaran itu ada di kelurahan. Jika lingkungan ingin melakukan kegiatan, ada dana yang disiapkan untuk membantu memfasilitasi,” kata Sudarsana.
Dana tersebut diberikan kepada 320 lingkungan yang ada di Kota Mataram. Meski nilainya Rp 20 juta per lingkungan, pengelolaannya tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan keuangan daerah.
“Mengelola dana APBD tidak mudah, meskipun jumlahnya kecil tetap harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
Menanggapi kenaikan insentif ini, anggota DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menegaskan bahwa Kaling harus meningkatkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. “Kenaikan gaji ini harus berdampak pada kinerja Kaling. Mereka harus memiliki SOP kerja yang lebih jelas, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem keamanan lingkungan, seperti siskamling, agar masyarakat lebih aktif dalam menjaga wilayahnya. “Biasanya kita punya ronda malam, siskamling harus tetap dijalankan. Kalau ada yang tidak bisa ikut, itu bisa diselesaikan secara adat. Yang bisa ronda, ya ronda, yang tidak bisa mungkin ada cara lain untuk berkontribusi,” ujarnya.
Pemerintah dan DPRD berharap dengan adanya kenaikan insentif ini, Kaling bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi warga. “Terlebih ada beberapa isu keamanan yang muncul belakangan ini, seperti kelompok motor, kos-kosan, dan lain-lain,” pungkasnya. (zad/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post