LombokPost-Krisis penanganan sampah terus menjadi sorotan di Kota Mataram. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kebon Kongok kini hanya mampu menerima sebagian kecil dari total sampah harian yang dihasilkan.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron menegaskan, solusi jangka pendek dan panjang harus segera diambil. Salah satunya melalui percepatan perubahan anggaran oleh Pemkot.
“Harus segera apalagi saat ini pembahasan RPJMD sudah masuk. Di sini kesempatan kita juga menangani persoalan sampah ini,” katanya.
Menurut Gufron, TPA Regional Kebon Kongok yang selama ini menjadi andalan sesungguhnya telah lama diperingatkan akan mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan, Pemerintah Provinsi disebut telah memberi sinyal sejak awal bahwa lokasi tersebut tidak bisa dijadikan solusi permanen.
“Ini bukan hal baru, sudah diingatkan sejak satu-dua tahun lalu. Tapi kita lambat mengambil tindakan,” kata Gufron.
Ia menjelaskan, saat ini Kota Mataram memang telah menyepakati pemanfaatan lahan di luar TPA Regional. Namun, kata dia, skema ini tidak gratis. Pemerintah Kota Mataram harus membayar untuk setiap ton sampah yang dibuang. Situasi ini dinilai tidak ideal untuk jangka panjang.
“Lombok Barat itu luas, mereka punya opsi. Kita di Mataram nggak punya lahan lagi. Mau tidak mau, solusinya ya kerja sama, atau join sampah ke sana,” jelasnya.
Gufron juga menyoroti anggapan bahwa TPA Regional bisa menampung seluruh sampah Kota Mataram. “Dari 300 ton sampah per hari, kalau dibatasi 25 persen saja yang bisa dibuang, dalam 3–6 bulan itu akan tertimbun dan jadi masalah baru,” paparnya.
Sebagai wakil rakyat, Gufron menilai langkah tercepat dan legal yang bisa ditempuh adalah percepatan perubahan anggaran. Ia menyebut ini sebagai cara paling rasional menghadapi krisis yang sudah ada di depan mata.
“Ini sudah urgent. Kita enggak bisa nunggu pembahasan anggaran reguler. Solusinya percepatan perubahan anggaran. Kalau tidak, kota ini bisa tenggelam dalam tumpukan sampah,” tegasnya.
Gufron juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas daerah. Ia berharap semua pihak mau duduk bersama dan membangun komunikasi dari hati ke hati untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.
“Dan ini tidak bisa dilakukan kalau pemerintah tidak segera bertindak,” ucapnya.
Ia mengingatkan, masyarakat Kota Mataram pada dasarnya hanya menginginkan satu hal: kota yang bersih dan sehat. Proses politik dan teknis di baliknya bukan menjadi perhatian warga, karena mereka sudah mempercayakan hal itu kepada pemerintah dan legislatif.
“Warga enggak mau tahu prosesnya gimana, yang penting bersih. Dan itu tanggung jawab kita semua,” tutupnya. (zad/r7)
Editor : Pujo Nugroho