LombokPost-Di tengah hiruk-pikuk jual beli yang tak pernah berhenti, ancaman besar mengintai Pasar Cakranegara.
Struktur atap yang rapuh, bolong, hingga lantai rawan banjir menjadi persoalan serius di salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Mataram.
Kondisi ini membahayakan keselamatan ratusan pedagang dan pengunjung setiap hari. Sayangnya, meski keluhan sudah lama disuarakan, perbaikan menyeluruh belum juga terealisasi.
Wakil Kepala Pasar Cakranegara Junaidi mengakui kerusakan pasar ini sudah berlangsung lama.
“Penyebab utamanya, sudah terlalu tua usianya. Renovasi terakhir itu kecil-kecilan, cuma bagian depan sama belakang, sekitar tahun 2020,” ujarnya.
Namun, renovasi kecil itu tak mampu mengatasi kerusakan besar yang terjadi di area tengah pasar, terutama di bagian sayur-mayur yang menjadi jantung aktivitas perdagangan.
Air hujan yang merembes dari atap menetes ke lantai, menciptakan genangan yang licin dan berbahaya.
“Kalau hujan, pedagang bawa payung. Dua jam saja hujan, pasar ini sudah kebanjiran,” keluh seorang pedagang.
Lebih parah lagi, bocoran dari lantai atas menetes ke area bawah, seolah menciptakan hujan buatan di dalam pasar.
“Kalau sudah begitu, situasinya sangat memprihatinkan di sini,” imbuhnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Irawan Aprianto menegaskan kondisi Pasar Cakranegara bukan lagi sekadar soal kenyamanan, tapi sudah menyangkut keamanan.
“Ini super urgent! Bangunan ini semakin rapuh dan membahayakan. Kalau ada gempa sedikit saja, bisa roboh,” katanya.
Ironisnya, di tengah kondisi bangunan yang memprihatinkan, retribusi pedagang justru naik 100 persen.
“Bagaimana mereka mau membayar retribusi setinggi itu dengan kondisi pasar seperti ini? Tapi mereka nggak punya pilihan. Mereka tetap harus berdagang di sini,” imbuh Irawan.
Ia mendengar terdapat anggaran awal sebesar Rp200 juta untuk perbaikan, tetapi tidak ada pelaksana yang berani mengerjakan karena kondisi struktur bangunan terlalu berisiko.
“Strukturnya mau roboh, siapa yang berani ambil risiko?” tanyanya.
Komisi II DPRD mendorong agar hasil efisiensi anggaran daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 diarahkan untuk membiayai perbaikan pasar ini.
“Infrastruktur seperti ini harus jadi prioritas. Ini soal keselamatan warga!” tegasnya.
Ia menekankan kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau nanti bangunannya roboh, siapa yang bertanggung jawab? Wali Kota dan jajarannya harus tahu, jangan sampai ada korban dulu baru bergerak,” ujarnya serius.
Komisi II DPRD berencana memanggil Dinas Perdagangan untuk mendesak percepatan perbaikan.
“Jangan tunggu dana dari pusat yang belum pasti. Gunakan apa yang ada, prioritaskan keselamatan rakyat!” kata Irawan.
Sementara itu, di lapangan, para pedagang tetap berjualan dengan penuh kekhawatiran. Mereka tahu, jika terjadi hujan lebat atau guncangan gempa, risiko bangunan roboh nyata di depan mata.
Kondisi ini seperti bom waktu yang menunggu meledak.
Setiap hari, ratusan pedagang dan pengunjung mempertaruhkan keselamatan di bawah atap rapuh dan lantai yang tergenang.
Pemkot diminta segera bertindak sebelum deretan kios itu menjadi saksi bisu bencana yang seharusnya bisa dicegah.
Kepala UPTD Pasar Wilayah Timur I Wayan Diarsa Putra mengungkapkan pihaknya hanya memiliki dana pemeliharaan sekitar Rp 30 juta per tahun, jumlah yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan perbaikan total pasar.
“Anggaran segitu cuma cukup buat tambal kerusakan kecil. Untuk kerusakan besar, kita nggak sanggup,” jelasnya.
Kondisi ini sudah disampaikan ke Dinas Perdagangan, namun belum ada kepastian kapan perbaikan besar bisa dilakukan.
“Pedagang menyampaikan harapan agar dilakukan perbaikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, proposal perbaikan menyeluruh sebenarnya sudah diajukan ke Dinas Perdagangan dan direview Inspektorat.
Namun, anggaran yang diajukan mencapai Rp 27 miliar, angka yang dianggap sulit dipenuhi dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Siti Fitriani Bakhreisyi menegaskan pentingnya keluhan pedagang direspons segera.
“Pasar ini salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Kalau pasarnya dibenahi, masyarakat akan lebih semangat membayar retribusi. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kepercayaan warga pada pemerintah,” tegas Siti Fitriani. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida