LombokPost - Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menilai pemerintah kota gagal menawarkan solusi konkret terhadap persoalan kemacetan dan minimnya transportasi publik.
Padahal menurut Ismul Hidayat, persoalan kemacetan ini semakin mendesak dalam rancangan tata ruang kota ke depan.
Ditemui Selasa (29/4), Ismul Hidayat menilai minimnya perhatian pemkot terhadap pengembangan transportasi publik mendapat sorotan tajam dari Komisi III.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Ismul Hidayat menilai, tidak ada satu pun gagasan konkret yang ditawarkan untuk mengatasi kemacetan yang makin nyata di sejumlah titik kota.
“Dalam RDP itu kita bicara RTRW, bicara masa depan kota 25 tahun ke depan. Tapi soal transportasi publik, jawabannya masih klasik,” ucap Ismul Hidayat.
Ismul Hidayat juga menyayangkan jawaban dinas teknis yang selalu terjebak pada persoalan anggaran.
“Tidak ada terobosan. Kalau mentoknya hanya ‘kita buka jalan’, itu bukan solusi. Itu jalan pintas yang mahal dan tidak menyelesaikan akar masalah,” tegas Ismul Hidayat.
Menurut Ismul Hidayat, kelemahan terbesar pemkot terletak pada kurangnya ide dan inisiatif dalam menyediakan mode transportasi publik yang layak. Padahal, hal itu merupakan kunci mengurai kemacetan dan membentuk wajah kota yang ramah lingkungan.
“Transportasi publik itu sudah tidak dibicarakan serius. Bahkan ukurannya disebut dari keberadaan bemo kuning, yang disebut sudah tidak ada. Sesederhana itu dalam menilai,” keluh Ismul Hidayat.
Ismul Hidayat menyebut seharusnya Pemkot bisa belajar dari kota lain seperti Surabaya dan Solo, yang berani mengajukan proposal ke kementerian untuk pengadaan bus dan mengintegrasikannya dengan program lingkungan seperti penukaran sampah anorganik sebagai ongkos naik bus.
Baca Juga: Pemkot Mataram Sudah Siapkan Anggaran Pembangunan Dapur MBG, Tapi Lahan Belum Jelas
“Kenapa di Surabaya bisa? Solo bisa? Karena mereka punya ide. Di sini, mindset-nya masih anggaran, bukan gagasan. Tapi kalau ide saja tidak punya, ya tidak akan jalan,” kritiknya.
Ismul juga menyayangkan usulan sederhana seperti pembatasan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang langsung dimentahkan tanpa eksplorasi lebih lanjut.
“Kita pernah singgung soal larangan siswa SMP naik motor. Jawabannya, itu kewenangan kepolisian. Ya, memang. Tapi kan bisa dijadikan bahan koordinasi lintas sektor. Masa ide seperti itu tidak bisa diolah jadi kebijakan kota?” cetusnya.
Dalam forum tersebut, ia juga menilai sebagian OPD terjebak pada pendekatan normatif dan money-oriented, seakan semua solusi bergantung pada anggaran. Padahal, banyak langkah kreatif bisa ditempuh jika ada kemauan dan kolaborasi.
“Kota-kota yang berhasil mengelola transportasi dan sampahnya selalu punya tiga pilar: masyarakat dilibatkan, dunia usaha digandeng, dan pemerintah aktif memimpin. Di sini, belum terlihat itu. OPD-nya saja belum punya arah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan transportasi sebagai bagian dari branding Mataram sebagai kota pendidikan.
“Jangan sempit lihat pendidikan itu hanya sekolah. Transportasi publik yang aman dan edukatif itu bagian dari nilai pendidikan. Tapi ini malah tidak masuk dalam visi RTRW,” tambahnya.
Ismul berharap gagasan semacam ini menjadi pertimbangan dalam seleksi pejabat eselon mendatang, terutama dalam menilai kreativitas dan visi jangka panjang. Ia menegaskan, transportasi publik bukan sekadar infrastruktur, tapi fondasi peradaban kota modern.
“Kalau masyarakat diajak bergerak bersama, mereka siap. Tapi kalau yang mengajak sendiri belum punya ide, kita mau ke mana? Masyarakat mau-mau saja diajak harum, dan itu kalau menurut kami harus dimulai dari akur,” pungkasnya sambil tersenyum. (zad/r7)
Editor : Siti Aeny Maryam