LombokPost – Gerakan perempuan melawan ekstremisme makin nyata.
La Rimpu, sebuah gerakan lokal dari Bima, NTB, kini menjadi perhatian nasional.
La Rimpu bukan sekadar simbol budaya.
Gerakan ini tampil sebagai strategi sosial melawan ekstremisme yang menyusup ke rumah tangga dan ruang perempuan.
Gerakan ini menegaskan satu pesan penting:
Perempuan bukan hanya korban ekstremisme, tetapi juga pelaku perdamaian.
Prof Abdul Wahid, Pembina La Rimpu, menjelaskan bahwa banyak perempuan yang awalnya menjadi korban justru bertransformasi menjadi pelopor.
“Dulu mereka korban dari keluarga dan lingkungan, tapi kini jadi motor perubahan,” ungkapnya dalam FGD di Aston Inn Mataram, Kamis (22/5/2025).
La Rimpu bukan gerakan simbolik.
Gerakan ini hadir langsung di masyarakat.
Setiap desa dampingan La Rimpu memiliki 25 aktor perdamaian perempuan.
Mereka bekerja lintas usia dan profesi—dari anak muda, ibu rumah tangga, hingga aparat desa.
Tak sekadar teori, La Rimpu sudah menyasar zona merah konflik.
Mereka mendampingi transformasi sosial menuju zona hijau kehidupan.
Didukung UN Women dan AMAN (ASEAN Muslim Action Network), La Rimpu juga mengintegrasikan nilai-nilai Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan Ekstremisme ke konteks lokal.
Mereka menggelar pelatihan, FGD, dan pendampingan komunitas di akar rumput.
Namun tantangannya tak kecil.
“Kita masih melawan budaya yang menempatkan perempuan di posisi kedua,” kata Prof Wahid.
“Ini perjuangan panjang. Tapi sekarang kita sudah bergerak.”
Tantangan bukan hanya ideologi ekstrem, tapi juga soal ritme sosial.
“Masyarakat kita lambat belajar, tapi kalau sudah jalan, biasanya stabil,” tambahnya.
La Rimpu kini memasuki etape kedua Rencana Aksi Daerah (RAD) NTB.
Sementara itu, Taufan, anggota tim penyusun RAD NTB, mengingatkan:
Ekstremisme di NTB masih tinggi.
“Faktornya kompleks: kesenjangan ekonomi, marginalisasi, diskriminasi, lemahnya hukum,” ungkapnya.
Taufan menjelaskan bahwa ekstremisme kini diklasifikasi dalam tiga warna:
Merah (aktif), kuning (berpotensi aktif), dan hijau (mantan pelaku).
Dan tren jumlahnya? Bertambah.
“Sebagian bahkan menunjukkan pendalaman ideologi yang cukup serius,” kata Taufan.
Sayangnya, pemerintah daerah belum maksimal.
“Masih seperti pemadam kebakaran. Reaktif, bukan preventif,” tegasnya.
Ia berharap RAD bukan hanya jadi dokumen formal.
“Kita ingin RAD menyentuh akar. Karena ekstremisme tumbuh dari ruang-ruang yang selama ini kita abaikan,” pungkasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam