Peresmian Bendungan Meninting Tidak Boleh Mengabaikan Luka Masyarakat Terdampak

LombokPost – Rencana peresmian Bendungan Meninting sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan yang hingga hari ini masih dialami masyarakat terdampak. Di balik megahnya infrastruktur yang akan diresmikan, terdapat cerita panjang tentang hilangnya ruang hidup, sumber penghidupan, rasa aman, dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Sejak awal proses pembangunan, masyarakat terdampak, khususnya perempuan, tidak dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Informasi mengenai proyek, proses pembebasan lahan, hingga dampak yang akan ditimbulkan tidak disampaikan secara utuh dan transparan. Aspirasi masyarakat yang terdampak langsung tidak menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan.

"Kami diundang sosialisasi hanya untuk mendengarkan, kami tidak diberikan ruang untuk membantah atau hanya sekedar menawar harga tanah kami yang akan dibeli. kami hanya diberikan uang 25 ribu dan snack kotak, tapi kami tidak dikasih untuk berbicara. kami disuruh diam saja" ungkap sapidah, salah satu warga dusun Murpeji.

Baca Juga: Menteri PU Pastikan Bendungan Meninting Dilengkapi Jaringan Irigasi, Target Realisasi 2027

Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian, kebun, kawasan hutan, sungai, dan berbagai sumber daya alam yang selama puluhan tahun menjadi penyangga kehidupan mereka. Perempuan menjadi kelompok yang merasakan dampak paling berat karena selama ini mereka bergantung pada sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperoleh penghasilan.

Di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, misalnya, pembangunan Bendungan Meninting telah menyebabkan sekitar 71 persen perempuan pengrajin sapu ijuk kehilangan mata pencaharian karena hilangnya hutan yang menjadi tempat sebagai sumber bahan baku. Tidak hanya itu, para penyadap aren, petani, pencari kayu bakar, peternak ikan, hingga keluarga yang bergantung pada hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Hingga kini, belum tersedia mekanisme pemulihan ekonomi yang mampu mengembalikan penghidupan masyarakat seperti sebelum proyek berlangsung.

"nggak banyak yang masih bertahan menjadi pengrajin sapu ijuk, solanya sekarang nyari ijuk dan bambu nya harus dari luar kabupaten jadinya biaya produksi mahal, sedangkan harga sapu ijuk gak bisa bertambah. jadinya banyak yang berhenti memproduksi sapu ijuk" Tutur Aisyah, warga dusun Ketapang.

Baca Juga: Kunker Perdana ke NTB Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Hanya Satu Agenda Utama

Dampak pembangunan tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Perubahan bentang alam dan keberadaan bendungan menghadirkan kecemasan baru bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hulu maupun hilir.

Banyak perempuan mengaku hidup dalam rasa takut dan waswas setiap kali hujan deras turun karena khawatir terjadi banjir atau kondisi darurat lainnya. Trauma dan tekanan psikologis tersebut terus dirasakan tanpa adanya pendampingan maupun layanan pemulihan yang memadai.

Ironisnya, sampai menjelang peresmian bendungan, masyarakat mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai mitigasi kebencanaan. Tidak tersedia jalur evakuasi yang dipahami masyarakat, simulasi menghadapi keadaan darurat, maupun sistem peringatan dini yang benar-benar diketahui oleh warga. Padahal masyarakat adalah pihak yang akan menjadi kelompok pertama merasakan dampak apabila terjadi bencana.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Irigasi Lobar-Loteng Jadi Pesan Khusus Gubernur Iqbal

"Rumah kami yang hasil relokasi berada didataran tinggi membuat kami takut saat hujan turun. karena sudah beberapa kali terjadi longsor" Ungkap Dini, salah satu warga gubuk 20, dusun Murpeji