LombokPost - Dinas Perdagangan Kota Mataram menemukan harga jual LPG 3 kilogram di kawasan Bertais tembus Rp 21 ribu per tabung.
Harga ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) tingkat pangkalan yang ditetapkan antara Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu per tabung.
Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyu Nida mengatakan, pihaknya akan segera menelusuri pangkalan yang menjual LPG di atas HET.
“Pengiriman untuk Mandalika itu dinaikkan Rp 21 ribu, nanti saya coba turun pangkalan itu di mana. Kita telusuri dia,” tegas Sri Wahyu Nida.
Temuan itu berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang masuk ke Dinas Perdagangan. Jika ditemukan pelanggaran, langkah awal yang akan diambil adalah melaporkannya ke agen penyalur.
“Ya kita laporkan dulu ke agennya, sebelum ditindak lebih lanjut,” ucapnya.
Selain masalah harga, Dinas Perdagangan juga menindaklanjuti keluhan konsumen terkait isi tabung gas yang dinilai tidak sesuai.
Survei dilakukan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) untuk memverifikasi berat isi LPG 3 kilogram.
“Banyak konsumen yang komplain, beli LPG 3 kilogram itu kok baru satu minggu sudah habis,” ujar Nida, menirukan keluhan masyarakat.
Ia menjelaskan, sebelum pengisian, tabung kosong harus ditimbang terlebih dahulu. Jika berat tabung kosong 2,6 kilogram, maka setelah diisi 3 kilogram gas, berat totalnya mencapai sekitar 5,6 kilogram.
“Jadi itu tergantung berat tabungnya,” imbuhnya.
Nida menambahkan, pengisian LPG dari depo luar Mataram seperti di Lombok Barat juga menjadi perhatian karena distribusinya ke agen-agen di Kota Mataram.
Namun, dari 80 sampel tabung yang diperiksa, tidak ditemukan penyimpangan.
“Kalau dilihat di Kota Mataram, pengisian sejauh ini pas, dari 80 gas sebagai sampel,” jelasnya.
Dinas Perdagangan juga mengantisipasi adanya praktik pengoplosan LPG subsidi yang dijual sebagai non-subsidi.
Praktik ini dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kelangkaan gas bersubsidi.
Nida menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi dan tim terkait untuk mencegah praktik tersebut masuk ke Mataram.
“Karena beberapa kan kabarnya sudah masuk ya di daerah luar Kota Mataram. Itu jangan sampai, karena besar itu untungnya,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Akbar Sirinawa