LombokPost - Program pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat menghadapi tantangan tersendiri di Kota Mataram.
Keterbatasan lahan menjadi kendala utama yang diakui langsung oleh Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.
Meski demikian, Mohan memastikan program ini tetap berjalan di ibu kota Provinsi NTB dengan memanfaatkan infrastruktur sekolah yang sudah ada.
“Tentu teman-teman memaklumkan bahwa kita yang di kota sama-sama mengalami kendala yang sama mengenai lahan,” kata Mohan.
Ketersediaan lahan memang kerap menjadi persoalan klasik di perkotaan, mengingat padatnya penduduk dan mahalnya harga tanah.
Meski demikian, Pemkot Mataram tetap berkomitmen melaksanakan program Sekolah Rakyat. Berbagai opsi tengah disiapkan agar program ini tidak terhambat oleh persoalan lahan.
Salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada.
“Ada beberapa sekolah kita yang kondisinya punya sedikit murid, itu yang rencananya kita manfaatkan,” ungkap Mohan.
Upaya ini dinilai sebagai solusi efektif untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki sekaligus menjawab kendala lahan.
Terkait persyaratan lokasi dan desain bangunan, Mohan menyebutkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah murid.
“Ini kan konsepnya seperti boarding school, ada asramanya. Nanti kita coba desain seperti apa gedung yang sudah ada agar memenuhi persyaratan Sekolah Rakyat itu,” paparnya.
Konsep sekolah berasrama tentu membutuhkan penyesuaian fasilitas dan tata ruang. Selain infrastruktur, aspek lain yang sedang disiapkan adalah penentuan tenaga pengajar dan kriteria peserta didik.
“Saat ini masih penyediaan infrastruktur,” tambahnya.
Mohan menegaskan komitmen Pemkot Mataram untuk menyukseskan seluruh program pemerintah pusat.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot juga memberi perhatian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta kebijakan pembebasan biaya pendidikan SD dan SMP.
“Mudah-mudahan di Kota (Mataram) bisa jalan, Insya Allah. Saya rasa kota di mana-mana menghadapi persoalan yang sama seperti ini,” ujar Mohan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan mengatakan, syarat pembangunan Sekolah Rakyat adalah lahan seluas 5 sampai 10 hektare.
“Kendala utama bagi Kota Mataram adalah ketersediaan lahan,” kata Adnan.
Pengajuan proposal ke pemerintah pusat mengharuskan lahan seluas 5 hingga 10 hektare, bebas masalah, bersertifikat atas nama pemerintah daerah, dan berada dalam satu kawasan utuh.
Lebih lanjut, Adnan menyebut layout ideal dari pusat minimal 6,3 hektare.
“Sementara ini, lahan Pemerintah Kota Mataram yang ada cenderung terpecah-pecah dan belum ada satu hamparan pun yang mencapai minimal 5 hektare yang dipersyaratkan,” jelasnya. (chi/r7)
Editor : Jelo Sangaji