LombokPost – Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang tengah berlangsung di kawasan Jempong, Lingkar Selatan dinilai sebagai simbol. Memindah pusat peradaban dari tengah ke pinggiran.
Posisi kantor wali kota yang baru — saat ini tengah dibangun — berada di pinggiran selatan dinilai efektif.
Membangun kepekaan hati dan pikiran pemerintah kota, terhadap situasi daerah pinggiran yang jarang jadi prioritas pembangunan.
“Ini akan membuat pemerintah lebih peka terhadap isu-isu pembangunan dan program di kawasan pinggiran,” kata Anggota Komisi 3 DPRD Kota Mataram I Gede Wiska.
Langkah ini dinilai strategis sekaligus menjadi momentum pemerataan pembangunan di kota. Menurutnya, lokasi kantor wali kota yang saat ini berada di pusat kota kerap menimbulkan kebingungan masyarakat.
”Letaknya berdekatan dengan kantor Gubernur NTB, sehingga hasil pembangunan pemerintah kota dan provinsi sulit dibedakan,” imbuhnya.
Dengan dipindahkannya ke kawasan selatan, kata Wiska, justru akan memberikan kejelasan pelayanan dan pembangunan. Salah satu dampak yang paling nyata nantinya yakni terurainya kemacetan yang semakin parah.
“Kita hadirkan gedung baru, semangat baru, sekaligus mendekatkan posisi dengan kantor DPRD kota, jadi pusat pelayanan bisa terintegrasi di Lingkar Selatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan kantor wali kota yang baru ke depan akan dilanjutkan dengan skema multiyears. Prosesnya dilakukan bertahap, diperkirakan menggunakan alokasi empat kali APBD selama dua tahun.
Pada tahap awal, seperti yang terlihat saat ini, bangunan difokuskan untuk ruang kerja wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. “Desainnya masih mengakomodasi kebutuhan inti dulu,” ucapnya.
Kemudian di anggaran berikutnya, proyek yang diperkirakan menelan Rp 240 miliar. “Jadi tidak sekaligus selesai, tapi bertahap sesuai kemampuan anggaran,” tambahnya.
Wiska menekankan pemindahan kantor pemerintahan bukan sekadar soal fisik bangunan. Ada proses adaptasi sumber daya, sistem layanan, hingga budaya kerja birokrasi yang harus ikut ditransformasi.
Dari sisi keamanan, kawasan baru dinilai tidak bermasalah. Wiska menyebut kawasan Lingkar Selatan telah diproyeksikan sebagai kawasan perkantoran dalam rencana tata ruang.
Di sekitar lokasi juga sudah berdiri sejumlah instansi, seperti kantor DPRD, perpustakaan, dan kejaksaan. “Jadi soal keamanan tidak ada persoalan, malah semakin memperkuat kawasan itu sebagai pusat pelayanan publik baru,” jelasnya.
Meski begitu, Wiska mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan lingkungan. Kawasan yang dilalui sungai Brenyok ini berpotensi menghadapi masalah banjir dan sampah plastik jika tidak dikelola dengan baik.
“Jangan sampai nanti kantor wali kota kebanjiran, jadi desain kantor wali kota yang baru ini harus memiliki semangat tentang masa depan perkotaan,” paparnya.
Lebih jauh, Wiska menegaskan wacana pemindahan kantor wali kota ini telah dibahas sejak lama hingga saat ini dalam proses pembangunan. Ia optimistis, jika dijalankan konsisten, target pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
“Rencana pembangunan ini kan dibahas pasca Bu Selly (Pj Wali Kota), jadi sudah sejak lama, artinya segala sesuatu pasti sudah dipertimbangkan memindahkan fisik dan pelayanannya,” ucapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning, menyampaikan pembangunan gedung kantor Wali Kota Mataram yang kini memasuki minggu ke-15 berjalan sesuai target. Berdasarkan progres pekerjaan per 20 Agustus 2025, realisasi konstruksi bahkan melampaui rencana.
Sampai minggu ini progres pekerjaan sudah berada di angka 45,12 persen. Ini lebih tinggi dari rencana 37,84 persen, artinya ada deviasi positif sekitar 7,28 persen.
“Kita harapkan tren positif ini terus terjaga,” ujar Lale. (zad/r9)
Editor : Pujo Nugroho