LombokPost – Perencanaan anggaran Kota Mataram menghadapi tantangan serius setelah adanya kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Kota Mataram diperkirakan mengalami pemotongan TKD sekitar 18 persen, dengan nilai mencapai kurang lebih Rp270 miliar dari total transfer yang semula menyentuh angka Rp1 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, membenarkan angka tersebut.
"Ya ada sekitar itu,” kata Sekda Lalu Alwan Basri, Selasa (7/10).
Kebijakan pemangkasan ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat pada September 2025 lalu untuk memotong TKD secara nasional hingga Rp269 triliun dalam APBN 2026.
Kondisi ini secara otomatis membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram berpotensi turun dari proyeksi awal.
Alwan menjelaskan, APBD Kota Mataram kini diproyeksikan berada di kisaran Rp1,5 triliun, dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menyumbang sekitar Rp608 miliar.
"Ada sekitar Rp 1,5 triliun lah ya,” terangnya.
Menghadapi pemangkasan jenis Dana Transfer Umum (DTU) ini, Pemkot Mataram harus melakukan penyesuaian anggaran melalui skema prioritas yang sangat ketat. Prioritas utama yang diamankan adalah belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji.
Setelah belanja pegawai, fokus beralih ke belanja prioritas nasional maupun daerah. Salah satu prioritas daerah yang disebutkan adalah proyek pembangunan kantor wali kota yang masih berjalan.
“Skala prirotas lah dulu," tegasnya.
Meski pemotongan ini menciptakan ketidaknyamanan, Pemkot Mataram berupaya menyikapi kondisi ini secara maklum. "Mengganggu sih mengganggu yang mana menjadi prioritas dulu, bertahap," ujarnya.
Harapan besar kini ditumpukan pada mekanisme pengembalian dana melalui program-program pusat yang dilaksanakan di daerah, terutama dalam bentuk pekerjaan fisik.
"Jadi kita maklumi lah dan berharap program nasional bisa masuk di kota dalam bentuk pekerjaan fisiknya,” imbuhnya.
Menanggapi wacana bahwa anggaran yang dipangkas tersebut 'dititip' di kementerian terkait, Sekda Mataram menilai Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dan pintar dalam melobi Pemerintah Pusat.
Alwan Basri menyiratkan bahwa komunikasi intensif adalah kunci menuntaskan program yang telah dijanjikan, meskipun harus melalui proses seleksi ulang.
“Bukan terhambat, kita akan seleksi lagi program yang dibutuhkan, tuntaskan sesuai dengan janji,” tandasnya.
Editor : Pujo Nugroho