LombokPost – Rencana pembangunan infrastruktur besar di Kota Mataram terpaksa harus disesuaikan menyusul pukulan telak pada kondisi fiskal daerah.
Pemerintah pusat melakukan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 370 miliar, memaksa Mataram "menggunting" berbagai rencana belanja, termasuk proyek mercusuar Kantor Wali Kota Mataram yang menelan biaya fantastis.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, M. Ramadhani, mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan kantor wali kota menjadi sasaran efisiensi paling utama.
“Yang paling gampang itu pasti kantor wali kota. Ada kemungkinan (anggarannya) dikurangi,” kata Ramadhani, Senin (10/11).
Anggaran Kantor Wali Kota Terancam 'Disunat' Hingga 50 Persen
Proyek prestisius pembangunan kantor wali kota yang totalnya menelan biaya Rp 275 miliar ini diambang penundaan.
Semula, alokasi untuk tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 100 miliar. Namun, kini Bappeda melempar wacana pengurangan drastis.
“Bisa menjadi Rp 60 miliar atau bahkan Rp 50 miliar,” jelas Ramadhani.
Pengurangan pembiayaan ini otomatis membuat jadwal penyelesaian proyek yang ditargetkan rampung pada 2027 akan semakin mundur. Meskipun demikian, Ramadhani memastikan pembangunan tetap berjalan, namun dilakukan secara bertahap.
"Yang bisa bertahap, bertahap. Yang tidak bisa ditunda kita laksanakan,” tambahnya, sembari menunggu pembahasan final dengan Dewan untuk angka efisiensi yang pasti.
Prioritas Belanja yang 'Anti-Gunting' Pusat!
Meskipun harus melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas belanja penunjang, seremonial, dan Alat Tulis Kantor (ATK), Ramadhani menegaskan ada sejumlah sektor vital yang anggarannya harus diamankan dan tidak boleh terganggu.
Sektor yang menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikurangi meliputi:
Pelayanan publik dan perizinan kepada masyarakat.
Sektor pendidikan dan kesehatan.
Belanja pegawai (gaji dan tunjangan) yang menjadi hak wajib.
“Yang jangan dikurangi itu adalah pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai ada efisiensi. Gaji, tunjangan dan lain sebagainya itu harus diamankan dulu,” tegas Ramadhani.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, melaporkan bahwa progres fisik pembangunan kantor wali kota saat ini sudah mencapai 76,09 persen, melampaui target rencana awal.
Namun, keberhasilan progres fisik ini kini berhadapan dengan tantangan fiskal yang berat di tahun mendatang.
Mataram Kencangkan Ikat Pinggang, Proyek Mercusuar Terancam Molor Imbas TKD Rp 370 Miliar 'Hilang'
Editor : Marthadi