LombokPost - Prestasi gemilang kembali dicatatkan Kota Mataram di kancah nasional.
Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih penghargaan bergengsi Anugerah Media Humas (AMH) 2025 dalam kategori Media Sosial, yang diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) Meutya Hafid di Jakarta.
Capaian ini mendapat apresiasi dari kalangan legislatif, yang sekaligus menekankan peran penting dukungan Dewan di balik keberhasilan tersebut.
Baca Juga: PKL di Bypass dan Udayana Makin Liar, DPRD Mataram Desak Penertiban Segera
Anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyampaikan selamat dan menilai penghargaan ini tidak lepas dari strategi penguatan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kota.
Khususnya melalui Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
"Saya yakin bagian dari capaian ini karena kebijakan program KIM yang diinisiasi pemkot dan didukung melalui pokok pikiran (pokir) dewan. Komisi III sebagai mitra Kominfo juga terus mendorong agar KIM mendapatkan perhatian," tegas Ismul, Kamis (13/11).
Anggaran KIM Dikritisi, Jangan Hanya Fokus Infrastruktur!
Menurut Ismul, KIM, sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, berperan besar dalam memperluas jangkauan informasi hingga ke tingkat lingkungan.
Program inilah yang membuat pengelolaan informasi publik di Mataram dinilai maju dan relevan secara nasional.
Namun, di tengah euforia kemenangan, Ismul melontarkan kritik keras terkait alokasi anggaran daerah.
Ia mengingatkan bahwa program yang melibatkan kelompok masyarakat harus mendapat dukungan anggaran yang memadai, dan tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
"Program yang melibatkan kelompok masyarakat harus didukung dan diberikan anggaran, jangan trotoar saja punya anggaran," selorohnya.
Ismul menegaskan bahwa ironisnya, pada tahun di mana Mataram meraih penghargaan nasional berkat prestasi program KIM, alokasi anggaran untuk program tersebut dari APBD justru minim, kecuali yang berasal dari Pokir Dewan.
"Saat mendapatkan penghargaan karena prestasi program ini, tahun ini anggaran KIM minim, kecuali yang dari pokir dewan. Silakan dicek," pungkas Ismul.
Ia meminta hal ini menjadi perhatian serius bersama untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program KIM Mataram di masa depan. (zad/r9)
Editor : Kimda Farida