LombokPost – Pemerintah Kota Mataram tengah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di tengah situasi fiskal yang sangat ketat.
Penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (pusat) memaksa Pemkot Mataram melakukan penyesuaian besar.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburahman, yang menyampaikan nota keuangan di rapat paripurna DPRD, mengakui bahwa tahun 2026 bukan tahun yang longgar.
“Ada penyesuaian besar dari pusat,” katanya.
Postur Anggaran: Defisit dan Belanja Modal Dipangkas
Pendapatan Daerah tahun 2026 dipatok Rp 1,61 triliun, turun hampir Rp 279 miliar dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan anjloknya transfer pusat (DAU turun, DAK fisik hilang total, dan insentif fiskal nihil).
Kontras dengan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik menjadi Rp 656 miliar, yang menjadi tumpuan utama daerah.
Total Belanja 2026 ditetapkan Rp 1,67 triliun, lebih rendah dari 2025. Pemangkasan paling terasa pada Belanja Modal: Tersisa Rp 189,7 miliar, turun separuh lebih.
Defisit Anggaran: Mencapai Rp 60 miliar, ditutup melalui Pembiayaan Netto (SILPA dan pinjaman jangka pendek RSUD).
Prioritas Tetap pada Masyarakat
Meskipun anggaran belanja modal dipangkas tajam, TGH Mujib menegaskan bahwa belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.
“Sektor pelayanan dasar tetap dipertahankan,” tegasnya. “Yang paling terasa manfaatnya bagi warga, itu yang kita pertahankan.”
Program Infrastruktur dan Layanan Prioritas yang Tetap Didorong:
Perbaikan dan pembukaan akses jalan.
Peningkatan drainase, terutama kawasan rawan genangan.
Sarana pendidikan dan kesehatan.
Penguatan pengelolaan sampah kota.
Infrastruktur permukiman dan hunian padat penduduk.
Selain itu, program wajib regulasi seperti DBHCHT dan JKN untuk warga miskin tetap menjadi jaminan. Pemerintah berharap pembahasan RAPBD dapat berjalan cepat. (zad/r9)
Editor : Kimda Farida