LombokPost — Pemerintah Kota Mataram ditetapkan sebagai salah satu dari 32 daerah se-Indonesia yang diusulkan menjadi pilot project percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos). Penunjukan ini langsung direspons dengan kesiapan penuh pemkot mendukung agenda nasional tersebut, khususnya dalam memperkuat akurasi data dan memastikan alur penyaluran bantuan semakin transparan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Dr. Mansur mengungkapkan sesuai arahan dari wali kota, pihaknya segera mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi nasional tentang digitalisasi bansos. “Kami siap memperkuat akurasi data kependudukan sebagai fondasi utama program ini, validasi dan sinkronisasi akan terus kami tingkatkan bersama kelurahan dan BPS,” ujarnya, Kamis (4/12).
Dukcapil dan Dinsos Mataram disebut sebagai dua OPD yang memegang peran langsung karena mengelola data kependudukan dan data penerima manfaat. Seluruh daerah pilot, termasuk Kota Mataram, juga diwajibkan segera membentuk Satgas Percepatan Digitalisasi Bansos yang beranggotakan Dukcapil, Dinsos, Dinas Kominfo, BPS, para camat, dan lurah.
“Satgas ini menjadi kunci koordinasi lintas sektor di tingkat daerah,” paparnya.
Mansur mengungkapkan kesiapan pihaknya secara penuh mendukung percepatan transformasi digital bansos. “Kami akan memperkuat integrasi data bulanan dengan BPS serta meningkatkan pembaruan data lapangan bersama lurah dan camat,” paparnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Drs. Lalu Samsul Adnan menambahkan, digitalisasi ini sangat penting untuk menghilangkan tumpang tindih data dan memperbaiki mekanisme sanggah. Selama ini masih ada warga yang merasa berhak namun belum terdata.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Bansos PKH dan BPNT Berlanjut di 2026, Disiapkan Anggaran Rp 500 Triliun Lebih
“Sistem digital akan mempermudah verifikasi, mempercepat proses, dan meningkatkan rasa keadilan,” katanya.
Rakor tersebut diikuti secara virtual oleh Dukcapil dan Dinsos dari Aula Dukcapil. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menugaskan dua perangkat daerah strategis ini untuk memastikan kesiapan daerah menyukseskan sistem bansos digital berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti tantangan besar dalam penyaluran bansos manual. Mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga lemahnya validasi data penerima.
Baca Juga: Tersalurkan 100 Persen, Realisasi Belanja Bansos NTB Rp 26,4 Miliar
Melalui DTSEN, pemerintah menargetkan setiap bantuan benar-benar diterima warga yang berhak. Sistem digital bansos akan dibangun secara end-to-end: pendaftaran, pemutakhiran data, mekanisme sanggah, hingga penyaluran melalui pembayaran digital.
“Dengan digitalisasi, penyaluran bansos tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Tito secara daring.
Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Pemerintah Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, turut memaparkan pentingnya integrasi lintas sektor. “Kita ingin agar proyek ini berjalan efektif di seluruh daerah pilot,” tegasnya.
Baca Juga: 7 Jenis Bansos Mulai Cair Hari Ini, Segera Cek Rekening KKS Baru dan Lama Agar Tidak Hangus
Kementerian Sosial mengungkapkan masih terjadi indikasi 45 persen bansos tidak tepat sasaran. Salah satunya penerima dari kalangan ASN atau masyarakat yang sudah tidak layak.
Digitalisasi diharapkan menghapus inclusion error maupun exclusion error yang selama ini membebani anggaran negara.
Dalam sesi teknis, MenPAN-RB menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan digitalisasi bansos. Setidaknya ada beberapa kewajiban daerah: menyediakan infrastruktur digital dan akses internet; memastikan validasi data berjalan rutin; memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum melek digital; serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menekankan urgensi single data dan single identity number sebagai fondasi utama akurasi data penerima bansos. “Data kependudukan Dukcapil menjadi rujukan utama dalam memetakan warga yang benar-benar memenuhi kriteria," ucapnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin