LombokPost - Otoritas kebencanaan mengeluarkan peringatan dini kepada warga yang bermukim di kawasan pesisir. Peringatan ini menyusul meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan ancaman banjir rob yang diperkirakan berada pada fase paling rawan sepanjang Februari hingga Maret 2026.
“Perubahan cuaca bisa terjadi dalam waktu singkat, dan itu perlu diantisipasi,” katanya Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki, Kamis (8/1).
Peringatan tersebut merujuk pada analisis cuaca terbaru dari BMKG. Dalam prakiraan itu, sejumlah siklon tropis berpotensi memengaruhi hampir seluruh wilayah perairan NTB, termasuk kawasan laut di sekitar Kota Mataram.
Menurut Muzaki, dinamika cuaca laut pada periode tersebut diperkirakan sangat fluktuatif. Karena itu, nelayan diminta tidak lengah meski telah berpengalaman menghadapi kondisi laut setempat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menerapkan larangan melaut. Namun, kehati-hatian tetap menjadi kunci utama, terutama bagi nelayan kecil yang aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi gelombang dan angin.
Data pemantauan menunjukkan, perairan di kawasan Ampenan berpotensi mengalami gelombang setinggi 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara, wilayah pesisir selatan NTB diprediksi menghadapi kondisi yang lebih ekstrem dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.
Ancaman tersebut dinilai semakin kompleks dengan potensi hujan lebat disertai hembusan angin kencang yang bisa datang secara tiba-tiba. Muzaki menyebut, kondisi cuaca turut memberi pengaruh signifikan terhadap kestabilan cuaca di wilayah kota.
Selain gelombang laut, banjir rob juga menjadi perhatian serius. Sejumlah kawasan pesisir seperti Bintaro, Pondok Perasi, Kampung Bugis, dan Mapak dilaporkan mengalami peningkatan intensitas genangan air laut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tekanan abrasi pantai ditambah pengaruh siklon tropis dari Samudera Hindia bagian selatan memperkuat arus rob di kawasan-kawasan tersebut,” jelasnya.
Menghadapi puncak ancaman hidrometeorologi basah, pemkot telah menyiapkan langkah mitigasi. Tim Desa Tangguh Bencana (Destana) di delapan kelurahan pesisir kini berada dalam status aktif dan siaga.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, yang meminta seluruh perangkat wilayah—mulai dari camat hingga lurah—melakukan pemantauan intensif di lingkungan masing-masing. “Seluruh posko kebencanaan, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, wajib berfungsi optimal. Kesiapsiagaan menjadi kunci menekan risiko dan dampak bencana,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, berulang kali mengritisi penanganan ancaman pesisir yang dinilai jalan di tempat. Meski peringatan dini terus disampaikan setiap tahun, persoalan klasik ini dinilai belum ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Gufron, menilai situasi yang dihadapi masyarakat pesisir hari ini merupakan akumulasi dari lambannya penanganan abrasi. Ia menekankan ini sebagai sebab minimnya upaya mitigasi struktural selama bertahun-tahun.
Politisi PAN ini mengatakan, warga pesisir hampir setiap tahun berada dalam siklus ancaman yang sama. Ketika musim cuaca ekstrem datang, rumah warga terendam rob, garis pantai terkikis abrasi, dan aktivitas ekonomi nelayan terganggu.
Namun setelah kondisi mereda, persoalan kembali tenggelam dari agenda prioritas pemerintah. Ia mengkritisi pola penanganan yang dinilai masih bersifat reaktif.
Baca Juga: Warga Rembiga Delapan Hari Tanpa Air Bersih, DPRD Tegur PDAM!
Pemkot bergerak setelah kerusakan terjadi. Sementara langkah pencegahan jangka panjang—seperti pembangunan tanggul, penguatan struktur pantai, dan penataan kawasan pesisir—tak kunjung menunjukkan kejelasan.
Kawasan pesisir Ampenan menjadi salah satu contoh paling nyata. Abrasi yang terus menggerus garis pantai berdampak langsung pada permukiman warga.
Sejumlah rumah rusak, akses lingkungan terganggu, dan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. “Dan ini terus berulang setiap kali gelombang pasang dan angin kencang datang bersamaan,” ucapnya.
Di tengah meningkatnya peringatan dini cuaca ekstrem dan potensi banjir rob, Gufron meminta pemkot tidak lagi berhenti pada imbauan kewaspadaan semata. Menurutnya, kesiapsiagaan tanpa dibarengi solusi fisik dan kebijakan anggaran yang jelas hanya akan memindahkan beban risiko kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti lambannya realisasi berbagai usulan infrastruktur pengaman pantai yang sudah lama disampaikan. Baik melalui pembahasan di DPRD maupun aspirasi warga.
“Warga pesisir terus berada di posisi rentan, seolah harus menerima bencana sebagai rutinitas tahunan,” ucapnya.
Gufron menegaskan, persoalan abrasi dan banjir rob tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral atau jangka pendek. Dibutuhkan komitmen lintas instansi, perencanaan berbasis risiko bencana, serta keberanian mendorong dukungan anggaran, termasuk melalui lobi ke pemerintah pusat.
“Kalau setiap tahun masyarakat dihadapkan pada ancaman yang sama, itu artinya ada yang belum beres dalam sistem penanganannya,” ucapnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin