LombokPost — Pemerintah Kota Mataram bersama Kejaksaan Negeri Mataram meresmikan Poliklinik Adhyaksa Sehat sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan berbasis pencegahan. Fasilitas ini menjadi perpanjangan program Unit Pelayanan Kesehatan Perkantoran (UPKP) yang telah dijalankan Pemkot Mataram sejak 2023.
Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, UPKP lahir dari temuan kesehatan aparatur yang secara fisik tampak sehat, namun menyimpan penyakit tidak menular yang bersifat silent atau tanpa gejala. "Di Sekretariat Daerah waktu itu sekitar 200-an pegawai, kelihatannya sehat dan bugar. Begitu juga di Satpol PP. Tapi setelah diperiksa, ternyata banyak penyakit yang tidak kelihatan dari luar,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Temuan tersebut mendorong pemkot membentuk UPKP meski melalui proses panjang. Pemeriksaan kesehatan dimulai dari yang paling sederhana, seperti pengecekan tekanan darah, asam urat, gula darah, hingga kolesterol.
“Dari yang ringan dulu, tensi, cek lab kecil-kecilan. Bahkan saya sendiri ikut diperiksa. Dari situ kita sadar, pemeriksaan rutin itu penting,” kata Alwan.
Seiring berjalan waktu, layanan kesehatan tersebut terus ditingkatkan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, hingga mencakup pemeriksaan yang lebih komprehensif seperti jantung dan pemeriksaan penunjang lainnya.
Ke depan, pemkot membuka peluang kerja sama dengan rumah sakit. Layanan kesehatan ini diharapkan tidak hanya menyasar pegawai pemerintahan, tetapi juga masyarakat umum.
“UPKP sekarang sudah masuk ke pasar-pasar dan mendekat ke masyarakat,” tegasnya.
Upaya perluasan layanan ini bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk melalui konsep pasar sehat yang telah berjalan di sejumlah titik.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Gde Made Pasek Swardhayana menjelaskan, pengelolaan layanan Poliklinik Adhyaksa Sehat untuk sementara akan ditangani tenaga medis dari Puskesmas Karang Pule.
“Pelayanan meliputi pemeriksaan dokter, laboratorium, dan pengobatan. Untuk tahap awal, layanan dibuka Senin, Selasa, dan Kamis,” jelasnya.
Ia berharap, ke depan layanan dan jam operasional poliklinik dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Selain melayani pegawai dan masyarakat, poliklinik ini juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses penegakan hukum.
“Pada saat penerimaan tersangka, baik tahap dua maupun persiapan pelimpahan perkara, pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di sini,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan, menegaskan dukungan penuh terhadap pendirian Poliklinik Adhyaksa Sehat. Menurutnya, fasilitas ini selaras dengan program Pemerintah Kota Mataram dan kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kami ingin akses pelayanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum, pengguna layanan kejaksaan, maupun internal kejaksaan sendiri,” katanya.
Dinas Kesehatan, lanjut dr. Emirald, akan mendukung penyediaan sumber daya manusia berupa dokter dan tenaga kesehatan, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, layanan poliklinik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Fokus utama layanan diarahkan pada deteksi dini penyakit tidak menular yang kerap disebut sebagai silent killer, seperti hipertensi dan diabetes. Dua penyakit ini dinilai menjadi pemicu berbagai penyakit serius lainnya.
“Hipertensi dan diabetes sering menjadi nenek moyang penyakit. Dari situ bisa muncul stroke, gangguan ginjal, dan komplikasi lainnya. Karena itu pencegahan melalui deteksi dini menjadi kunci,” jelasnya.
Poliklinik Adhyaksa Sehat dijadwalkan beroperasi rutin dengan tenaga kesehatan yang disiagakan oleh Dinas Kesehatan. Pada tahap awal, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Mataram akan menjalani pemeriksaan untuk memetakan risiko kesehatannya.
Dengan beroperasinya poliklinik di lingkungan Kejaksaan Negeri Mataram, jumlah UPKP di Kota Mataram kini bertambah menjadi lima titik, yakni di Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Mall Pelayanan Publik (MPP), Pasar ACC Ampenan, dan Kejaksaan Negeri Mataram. Pemkot juga berencana mengembangkan UPKP di Pasar Mandalika.
“Ini benar-benar gayung bersambut. Kami ingin masuk, ternyata Pak Kajari justru menawarkan fasilitas. Artinya visi kita sejalan,” ujar dr. Emirald.
Pemkot Mataram pun mendorong seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk membangun layanan serupa berupa poliklinik sederhana atau UPKP. "Kami siap memberikan dukungan melalui puskesmas setempat," tegasnya.
Evaluasi terhadap UPKP yang telah berjalan menunjukkan hasil positif. Salah satu yang paling aktif adalah UPKP di Pasar ACC Ampenan, yang rutin dikunjungi pedagang dan pembeli setiap Jumat dan Sabtu.
"Sementara UPKP di Mall Pelayanan Publik akan dikembangkan menjadi klinik khusus pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI)," tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin