LombokPost- Pemerintah mempercepat penghapusan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dengan mendorong pengangkatan kepala sekolah definitif.
Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan dan manajemen sekolah.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) NTB Wirman Kasmayadi mengatakan, percepatan pengisian jabatan kepala sekolah definitif menjadi prioritas nasional seiring adanya fleksibilitas aturan melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
“Sekarang sudah ada fleksibilitas. Kami mendorong daerah segera memenuhi kebutuhan kepala sekolah definitif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, posisi Plt kepala sekolah memiliki keterbatasan kewenangan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis.
Plt juga tidak memiliki otoritas penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana BOS maupun dalam penandatanganan ijazah.
Pengangkatan kepala sekolah definitif kini dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni reguler dan nonreguler. Pada jalur reguler, guru wajib memiliki sertifikat pelatihan kepala sekolah.
Sementara pada jalur nonreguler, guru dapat langsung diseleksi berdasarkan syarat administratif sebelum mengikuti penguatan kompetensi.
Proses tersebut terintegrasi melalui aplikasi KSPSTK yang terhubung dengan sistem MyASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan transparansi.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait distribusi guru yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
