LombokPost – Delapan tahun sejak Kota Mataram masuk program nasional Smart City, implementasi kota cerdas dinilai masih jauh dari konsep utuh yang dirancang. Berbagai program dan aplikasi digital telah diluncurkan, namun integrasi sistem serta dampaknya terhadap pelayanan publik dinilai belum optimal.
“Apalagi kadisnya (kominfo, Red) baru,” singgung Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, Kamis (12/2).
Sindiran yang dilontarkan politisi PAN ini dimaksudkan, semestinya sudah ada upaya ke pengintegrasian tersebut. Tetapi dalam catatan Gufron, sejak nakhoda kominfo berganti, apa yang menjadi kerja utama dinas ini hanya baru disentuh kulitnya saja.
“Pelantikan (kadis baru, Red) 7 Oktober 2025, berarti kadis yang baru belum bergerak,” sindirnya tajam.
Temuan belum terintegrasinya komponen-komponen smart city ini salah satunya tercermin dalam kajian akademik yang dipublikasikan pada Jurnal Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 4 No. 1, 2022) Universitas Mataram yang disusun Emi Salmah dan kawan-kawan. Dalam kajian itu disebutkan, Kota Mataram sebenarnya telah memiliki fondasi Smart City yang relatif lengkap.
“Semangat mutasi (Oktober 2025, Red) ini kan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik, (tapi) kalau kualitas menurun, perlu dievaluasi lagi oleh pak wali,” kritik politisi PAN ini.
Smart City sesungguhnya berbicara infrastruktur teknologi informasi, jaringan intranet antar-OPD, hingga pusat data (data center) yang dikelola Diskominfo. Namun secara implementasi, berbagai sistem digital di lingkungan pemkot disebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dalam satu ekosistem layanan publik terpadu.
“Pengaduan masyarakat masih tersebar dalam beberapa kanal seperti lapor.go.id, Mataramku Lapor, call center 112, dan SMS gateway yang masih berdiri sendiri,” tulis kajian tersebut.
Dalam dokumen kajian, Smart City Mataram dipetakan dalam enam dimensi utama dengan beragam program digital di dalamnya. Pada dimensi Smart Governance, tercatat layanan seperti E-PBB, E-Reservasi kesehatan, E-Paten administrasi kecamatan, E-Lapor, hingga aplikasi Satu Data dan rekomendasi TIK.
Dimensi Smart Living mencakup PSC-119 layanan tanggap darurat kesehatan, E-Reservasi layanan kesehatan, hingga edukasi kesehatan digital.
Pada Smart Economy, terdapat program e-commerce, sistem informasi pasar rakyat, serta hidroponik berbasis teknologi.
Sedangkan Smart Society meliputi SIMPENA perizinan PAUD, pengaduan masyarakat digital, serta pelatihan keterampilan pemuda.
Di dimensi Smart Environment, bahkan telah dipasang CCTV pemantauan sampah yang terhubung ke Command Center.
Secara konseptual, daftar program tersebut menunjukkan Kota Mataram telah membangun berbagai komponen Smart City. Meski demikian, kajian yang sama menyoroti kendala utama Smart City justru terletak pada aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan pengelolaan sistem.
Disebutkan masih kurangnya tenaga TIK yang kompeten di masing-masing OPD serta seringnya mutasi pegawai yang memegang sistem. Kondisi ini menyebabkan banyak aplikasi tidak terkelola optimal dan tidak berkembang.
“Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Smart City di Kota Mataram adalah masih kurangnya SDM yang handal untuk memegang sistem/TIK pada masing-masing SKPD,” tulis peneliti.
Secara administratif, Kota Mataram telah memiliki Masterplan Smart City melalui Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 serta berbagai dokumen tata kelola digital. Bahkan dalam kajian disebutkan Mataram pada dasarnya telah memenuhi kriteria menuju kota cerdas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menilai sejumlah portal digital yang menjadi simbol Smart City justru minim konten dan pembaruan. Ia mencontohkan portal Satu Data serta sistem keamanan siber pemerintah daerah yang disebut terakhir diperbarui pada 30 September 2025.
“Smart government itu bagian dari smart city. Tapi kita cek, portal digitalnya kosong. Satu Data kosong, CSIRT lama tidak update. Kesannya kita mengejar penghargaan, tapi tidak mempersiapkan secara serius,” tegas politisi PKS tersebut.
Menurut Ismul, konsep Smart City seharusnya tercermin pada sistem pemerintahan digital yang aktif, terintegrasi, dan berdampak langsung pada kinerja birokrasi serta pelayanan publik. Ismul menilai kondisi ini menunjukkan Smart City masih berada pada tahap program parsial, belum menjadi sistem pemerintahan digital utuh.
“Command center itu seharusnya induk data semua portal digital OPD. Tapi faktanya tidak terjahit. Portal ada, tapi kosong. Sistem ada, tapi tidak hidup,” ujarnya.
Selain integrasi, Ismul juga menyoroti dukungan anggaran Smart City yang dinilai minim. Dalam pembahasan dengan mitra Komisi III, termasuk Kominfo dan BRIDA, DPRD melihat sebagian besar anggaran masih terserap untuk operasional.
Menurutnya, anggaran Kominfo sekitar 60–70 persen habis untuk gaji dan operasional. Program digitalnya kecil.
“Bidang keamanan data bahkan tidak punya anggaran. Lalu bagaimana mau bangun smart city?” katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya proyek Smart City yang utuh dan terencana lintas-OPD. Program yang ada disebut lebih berupa kegiatan terpisah yang kemudian diberi label Smart City.
“Proposal Smart City itu tidak pernah terlihat sebagai proyek utuh. Yang ada hanya program-program OPD yang dijahit belakangan,” ujarnya.
Menurut Ismul, Smart City seharusnya tidak hanya berdampak pada layanan publik, tetapi juga pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia mencontohkan sistem kinerja ASN di daerah maju yang berbasis digital dan terintegrasi dengan penilaian kinerja dan tunjangan.
Sementara di Mataram, beberapa OPD disebut masih menggunakan absensi manual. “Kalau smart government berjalan, kinerja ASN terlihat harian. Ada sistem digital yang mencatat pekerjaan. Tapi kalau TPP masih berbasis absensi manual, itu bukan smart government,” ujarnya.
Ismul menilai keberhasilan Smart City tidak cukup diukur dari penghargaan atau status administratif. “Kalau masyarakat tidak tahu programnya, portal kosong, layanan belum terasa, lalu kita sebut smart city, itu bisa dibilang omon-omon,” tegas Ismul.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin