LombokPost — Beragam persoalan lingkungan mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS, Ismul Hidayat, di wilayah Kecamatan Selaparang. Mulai dari kebutuhan drainase, fasilitas posyandu, bronjong sungai, hingga insentif kader menjadi aspirasi dominan warga yang berharap segera ditindaklanjuti dalam program pembangunan 2026.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Karang Kelok Baru dan sekitarnya itu dihadiri kepala lingkungan, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan warga dari beberapa kelurahan. Suasana dialog berlangsung terbuka, dengan warga menyampaikan apresiasi sekaligus keluhan langsung.
Salah seorang tokoh masyarakat, Enal, menyampaikan terima kasih atas bantuan dana aspirasi sebesar Rp 20 juta yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan aula dan gudang pemakaman di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi aktivitas sosial dan keagamaan warga.
“Secara pribadi dan mewakili masyarakat Lingkungan Udayana dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Aula dan gudang pemakaman di pintu utara kini bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Namun di balik apresiasi itu, Enal juga menyampaikan kebutuhan perbaikan saluran sepanjang sekitar 150 meter di wilayah perbatasan lingkungan yang kerap menjadi akses gang warga. Ia juga mempertanyakan belum terealisasinya usulan penambahan kader kesehatan yang telah berulang kali diajukan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM).
“Kenapa penambahan kader kesehatan yang sudah beberapa kali diusulkan belum juga terealisasi? Ini sering jadi pertanyaan kader saat MPBM,” ungkapnya.
Drainase dan Banjir Lingkungan
Keluhan serupa datang dari kepala lingkungan Karang Kelok Baru yang menyebut sejumlah rumah warga kerap kebanjiran karena tidak memiliki saluran drainase memadai. Bahkan, menurutnya, ada rumah yang selalu tergenang setiap hujan karena posisi jalan lebih tinggi dari halaman rumah.
“(Sejumlah) warga kami di Karang Kelok Baru setiap hujan selalu kebanjiran karena tidak ada drainase. Kami berharap bisa dipasangkan saluran pembuangan agar air tidak masuk rumah,” ujarnya.
Persoalan fasilitas posyandu menjadi aspirasi paling banyak disampaikan kader. Kepala Lingkungan Udayana, Adrian, menyebut wilayahnya membutuhkan drainase utama menuju jalur sungai yang hingga kini belum terealisasi meski pernah diukur.
Selain itu, ia juga mengusulkan pemasangan CCTV lingkungan dan bantuan perlengkapan kader. “Kader adalah ujung tombak pelayanan di masyarakat. Mereka butuh meja, kursi, dan sarana pendukung. Tanpa kader, banyak program lingkungan tidak berjalan,” ujarnya.
Selain fasilitas kesehatan, warga juga mengusulkan perbaikan bronjong sungai yang rusak akibat banjir dan cuaca ekstrem. Beberapa rumah di bantaran sungai dilaporkan terdampak karena struktur penahan tebing tidak merata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ismul Hidayat menyatakan sebagian besar kebutuhan fisik seperti drainase, bronjong, dan fasilitas lingkungan telah dimasukkan dalam usulan program 2026. Ia memastikan beberapa titik akan diverifikasi dinas teknis sebelum pelaksanaan.
“Untuk drainase yang jauh sebelumnya diusulkan, Insya Allah sudah masuk 2026. Nanti tim dinas akan turun mengecek posisi,” katanya.
Terkait posyandu Marong Jamak Selatan, Ismul menyebut ada rencana pembebasan lahan di bantaran sungai yang berpotensi menjadi lokasi fasilitas lingkungan termasuk posyandu atau aula. Ia menekankan pentingnya kepastian status lahan sebelum pembangunan.
“Kalau tempatnya sudah jelas dan tidak bermasalah, pembangunan posyandu atau aula sangat mungkin diusulkan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan penambahan kader kesehatan kerap terkendala siklus anggaran tahunan. Usulan yang masuk di tengah tahun harus menunggu penganggaran berikutnya karena terkait honor bulanan kader.
“Penambahan kader itu soal timing anggaran. Kalau diusulkan saat kegiatan berjalan, harus menunggu tahun berikutnya,” jelasnya.
Baca Juga: Ribuan CJH Lotim Mulai Ikuti Manasik
Dorong Insentif dan Dana Lingkungan
Dalam forum tersebut, Ismul juga menyoroti rendahnya insentif kader dan RT yang saat ini berkisar Rp 300 ribu per bulan. Ia mengaku terus mendorong kenaikan bertahap di DPRD seiring meningkatnya beban tugas kader yang kini mencakup enam bidang pelayanan sosial.
“Kader sekarang tidak hanya kesehatan ibu-anak, tapi juga lansia, sosial, dan lainnya. Insentifnya harus bertahap dinaikkan,” katanya.
Ia juga mengkritisi prioritas anggaran daerah yang masih tersedot pada pembangunan kantor wali kota multiyears senilai sekitar Rp 200 miliar. Menurutnya, jika dana lingkungan minimal Rp 30 juta per lingkungan disetujui, kebutuhan dasar masyarakat bisa lebih cepat tertangani.
“Kalau 30 juta per 325 lingkungan hanya sekitar 9 miliar. Tinggal kemauan kebijakan saja,” tegasnya.
Ismul memastikan seluruh hasil reses masa sidang II ini akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar bertahap direalisasikan. Ia mengakui tidak semua aspirasi bisa langsung dipenuhi, namun komitmen legislator adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak semua bisa sekaligus, tapi bertahap. Prinsipnya, apa yang diusulkan warga adalah bagian dari menghadirkan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin