Dewan Ismul Tolak Pengalihan Parkir Pasar ke Disdag? Ini Alasannya!

LombokPost – Wacana pengalihan pengelolaan retribusi parkir di pasar tradisional dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Dinas Perdagangan mulai mendapat sorotan DPRD Kota Mataram. Komisi III DPRD menilai rencana tersebut perlu dibahas secara matang dan tidak boleh diputuskan sepihak tanpa komunikasi dengan legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram sekaligus Ketua Fraksi PKS Ismul Hidayat, mengaku hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi terkait rencana pengalihan tersebut. “Sampai sekarang belum masuk ke Komisi III. Jangan sampai eksekutif berjalan sendiri. Kita ini satu kesatuan pemerintahan, ada eksekutif dan ada legislatif,” ujarnya, Senin (1/6).

Menurut Ismul, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Tetapi juga berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Terlebih, potensi retribusi parkir pasar yang selama ini dikelola Dishub disebut mencapai sekitar Rp 1 miliar per tahun. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih dahulu memiliki desain besar pengelolaan pendapatan daerah sebelum memutuskan memindahkan kewenangan dari satu OPD ke OPD lainnya.

“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Jangan sampai hanya terlihat seperti bagi-bagi lapak antar-OPD,” kritiknya.

Sebelumnya, DPRD justru lebih sering mendengar wacana pengelolaan parkir melalui badan usaha atau perusahaan daerah. Menurut Ismul, opsi tersebut masih perlu dikaji karena memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, baik dari sisi pengelolaan maupun pembiayaan.

“Justru yang pernah kami dengar sebelumnya adalah pengelolaan melalui perusahaan daerah. Sampai sekarang kami masih menunggu seperti apa konsep yang akan diajukan eksekutif,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas jika pengelolaan parkir pasar dialihkan ke Dinas Perdagangan. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan instansi tersebut dalam penataan pasar tradisional.

“Jangan sampai urusan perdagangan yang seharusnya fokus pada penataan pasar dan pemberdayaan pedagang malah ditambah lagi dengan urusan parkir. Banyak hal yang masih perlu dibenahi di pasar-pasar kita,” katanya.