LombokPost - Kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga di tingkat pusat mulai memukul sektor pariwisata di Kota Mataram. Sepanjang tahun 2025, pendapatan hotel-hotel di ibu kota Provinsi NTB ini dilaporkan mengalami penurunan signifikan hingga 20 persen akibat dipangkasnya agenda perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan di daerah.
“Evaluasi tahun 2025 ini dampaknya sangat terasa. Ada penurunan pendapatan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ketua Dewan Pertimbangan DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra.
Gusti mengungkapkan, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha jasa akomodasi, khususnya hotel yang selama ini bergantung pada pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Ini akibat perjalanan dinas dikurangi dan event-event seminar atau kegiatan kementerian dipangkas habis,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Mataram memiliki karakteristik sebagai convention city atau kota konvensi. Berbeda dengan Kabupaten Lombok Utara atau Lombok Tengah yang memiliki daya tarik wisata alam dan pantai yang kuat, hotel-hotel di Mataram sangat mengandalkan keterisian kamar dari kegiatan formal pemerintahan.
Tanpa adanya kegiatan MICE yang masif, tingkat hunian (occupancy) hotel di Mataram sulit untuk menembus angka ideal. Ia menyebut, jika hanya mengandalkan kunjungan wisatawan individu tanpa dukungan agenda MICE, okupansi rata-rata hotel hanya mampu bertahan di angka 20 hingga 30 persen saja.
“Kalau tidak ada MICE, hanya mengandalkan orang yang datang untuk menginap saja, okupansi kita paling hanya 20 sampai 30 persen. Itu jelas rugi bagi hotel-hotel yang menggantungkan penerimaannya dari sana,” tegasnya.
Selain faktor efisiensi anggaran pusat, Lanang menyoroti kurangnya atraksi budaya di Kota Mataram yang membuat durasi tinggal (length of stay) wisatawan menjadi sangat pendek. Wisatawan cenderung hanya bertahan satu hingga dua malam karena minimnya gelaran seni atau pameran rutin yang bisa dinikmati pada malam hari.
“Kita terbatas sekali, tidak punya pegelaran seni yang rutin. Objek yang dikunjungi itu-itu saja. Beda dengan Bali yang punya banyak opsi atraksi. Inilah mengapa kita terus mendorong agar wisata budaya ini diberangkatkan dan diperbanyak,” tambahnya.
Kondisi ini kian terjepit dengan naiknya beban operasional, mulai dari kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) hingga inflasi harga bahan baku. Menghadapi situasi sulit ini, PHRI mulai mengarahkan anggotanya untuk tidak lagi sekadar berpangku tangan pada anggaran pemerintah (APBN/APBD).
Langkah adaptif yang diambil adalah menyasar pasar asosiasi profesi dan organisasi non-pemerintah (NGO). Lanang mencontohkan asosiasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki agenda simposium dan temu ilmiah rutin dengan peserta mencapai ribuan orang.
“Kami cari pasar lain di luar MICE pemerintah, seperti asosiasi spesialis kedokteran atau NGO. Mereka punya agenda rutin dan sponsor yang kuat. Itu salah satu cara kita bertahan di tengah kenaikan biaya operasional,” jelasnya.
Penurunan pendapatan hotel ini juga diprediksi akan berdampak domino pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, terutama dari sektor pajak hotel dan restoran. Dirinya berharap ada terobosan dari pemerintah daerah untuk memperkuat promosi dan memperbanyak event kreatif guna menambal celah yang ditinggalkan oleh kebijakan efisiensi pusat.
“Ya kalau di Mataram ini kan memang kita sangat kurang event-event kreatof gitu ya,” terangnya.
Terpisah sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Penyuluhan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Ahmad Amrin mengatakan, sektor perhotelan mengalami kelesuan awal tahun. Realisasinya baru menyentuh Rp 3 miliar atau 10 persen dari target Rp 30 miliar. Namun, Amrin optimis sektor ini akan terbantu oleh aktivitas kuliner di hotel saat momen Ramadan mendatang.
“Karakter awal tahun memang hotel agak melambat,” tandasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin